Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti pelaku yang melakukan penutupan plang sita yang ditempelkan tim penyidik di rumah milik mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) bisa diproses hukum.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyampaikan, rumah yang dimaksud berlokasi di Pare-pare, Makassar. Plang penyitaan rumah milik SYL itu ditutup oleh orang tak bertanggung jawab.
“Ada pihak tertentu yang diduga sengaja menutupi tanda pasang sita tim penyidik KPK yang beralamat di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Kamis (23/5/2024).
Ali tak menjelaskan dengan apa plang sita KPK ditutupi oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Hanya saja, dia menegaskan bahwa siapapun yang mencoba menghalangi proses penyidikan perkara bisa dipidana.
“KPK ingatkan bagi siapapun untuk tidak melakukan tindakan menghalangi proses penyidikan perkara ini karena ada aturan hukum disertai sanksi yang tegas bagi yang melakukannya,” tegas Ali.
Sebagai informasi, tim penyidik KPK telah menyita rumah milik SYL di Jalan Jalur Dua, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu (19/5/2024).
Rumah tersebut diduga memiliki hubungan dengan dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) dari tersangka SYL. Pembelian hunian itu dilakukan oleh orang kepercayaan serta bawahan SYL di Kementerian Pertanian (Kementan).
Dia yakni Muhammad Hatta, yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus korupsi di Kementan yang menyeret SYL.
Menteri Pertanian periode 2019-2023 tersebut tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa SYL melakukan pemeresan serta menerima gratifikasi sebesar Rp 44,5 miliar. Sementara untuk perkara TPPU, masih didalami oleh lembaga antirasuah hingga saat ini.
Jaksa juga mendakwa dua anak buah mantan Menteri Pertanian itu, yakni mantan Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono; dan mantan Direktur Alsintan, Muhammad Hatta. (MBS)