Indonesiainside.id- PT Position yang bergerak di bidang pertambangan dan beroperasi di wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara membantah tudingan yang dilontarkan oleh PT Wana Kencana Mineral (WKM) terkait dugaan pencaplokan wilayah tambang dan aktivitas penambangan ilegal di wilayah itu.
Perusahaan menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk izin resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Pertama saya tegaskan, bukan mining. Tidak ada penambangan di lokasi tersebut. kerja sama itu untuk pembangunan infrastruktur jalan, jalan angkutan digunakan bersama,” ujar kuasa hukum PT Position, Indra R. Maasawet dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/10).
Menurutnya, persoalan batas wilayah antara PT Position dan PT WKM saat ini sedang diselesaikan melalui mekanisme hukum dan administratif yang berlaku. Oleh karenanya, perusahaan menyesalkan pernyataan Direktur Utama PT WKM, Eko Wiratmoko, yang menuding adanya pencurian nikel tanpa dasar hukum yang jelas.
“Sengketa lahan seharusnya diselesaikan secara profesional dan proporsional, bukan melalui tuduhan sepihak di media,” katanya lagi.
Pihaknya juga meminta adanya verifikasi independen terkait pernyataan Eko Wiratmoko yang mengaku telah menyerahkan bukti video dugaan pencurian nikel kepada penyidik Polri. Hal ini untuk memvalidasi kebenaran informasi yang disampaikan.
“Kami tegaskan tidak ada afiliasi kepengurusan maupun kepemilikan PT Position dengan aparat penegak hukum,” ungkapnya.
Pihaknya juga menegaskan, bahwa seluruh aktivitas operasinya telah memenuhi standar lingkungan nasional. Perusahaan juga secara berkala melakukan pemantauan dan audit lingkungan untuk memastikan kegiatan tambang tidak menimbulkan kerusakan hutan maupun pencemaran.
Dia juga membantah adanya tindakan kriminalisasi terhadap karyawan PT WKM maupun masyarakat sekitar. Menurutnya, proses hukum yang berjalan merupakan respons terhadap tindakan penghalangan kegiatan operasional yang sah sesuai undang-undang.
PT Position berharap media massa dapat melakukan verifikasi fakta secara independen dan berimbang dalam pemberitaan. Perusahaan menyatakan siap bekerja sama dengan Kementerian ESDM, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan sengketa secara transparan dan adil.(Nto)