Prabowo Nyatakan Perang terhadap Koruptor dan Penyelundup: Jangan Lemahkan NKRI

Indonesiainside.id — Presiden Prabowo Subianto menggunakan mimbar Hari Lahir Pancasila 2026 untuk menyampaikan pesan keras. Di Gedung Pancasila, kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026), Prabowo menegaskan pemerintahannya siap menghadapi perlawanan dari kelompok yang menikmati praktik korupsi, penyelundupan, dan kegiatan ekonomi ilegal.

Pidato itu memberi warna berbeda pada peringatan Hari Lahir Pancasila. Prabowo tidak hanya berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga menempatkannya sebagai kompas untuk membongkar kebocoran ekonomi nasional.

“Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelundupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal,” kata Prabowo saat bertindak sebagai inspektur upacara.

Menurut Prabowo, perlawanan terhadap agenda transformasi ekonomi nasional bisa datang dari pihak-pihak yang tidak memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Ia menyebut ada kelompok yang bahkan berusaha terus melemahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka yang tidak cinta tanah air bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit, kita harus berani membela rakyat kita,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa arah pemerintahan Prabowo tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ingin memperbaiki tata kelola kekayaan negara. Bagi Prabowo, ekonomi Pancasila harus memastikan kekayaan alam Indonesia tidak lagi lebih banyak dinikmati pihak luar atau segelintir kelompok.

Prabowo mengidentifikasi salah satu titik lemah struktural Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir adalah model pertumbuhan ekonomi yang belum merata. Ia menyoroti nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam Indonesia yang selama ini banyak mengalir ke luar negeri, sementara rakyat belum memperoleh manfaat secara adil.

Kritik itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mulai menata ulang ekspor sumber daya alam melalui satu pintu dan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor. Pemerintah menyatakan kebijakan devisa hasil ekspor dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia mulai berlaku pada 1 Juni 2026, dengan evaluasi bertahap dalam tiga bulan pertama.

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah telah memutuskan ekspor sumber daya alam dilakukan melalui satu pintu. Pemerintah juga mendorong investasi besar di bidang industrialisasi berbasis hilirisasi serta memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor. Menurutnya, langkah itu perlu ditempuh agar kekayaan Indonesia benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

“Karena itu pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Akar persoalan yang disasar Prabowo adalah kebocoran ekonomi. Praktik korupsi, penyelundupan, tata niaga yang tidak transparan, dan penguasaan nilai tambah oleh pihak luar dinilai membuat negara kehilangan kendali atas sumber dayanya sendiri. Karena itu, Pancasila dalam pidato Prabowo tidak ditempatkan sebagai slogan, melainkan sebagai dasar untuk membangun sistem ekonomi nasional.

“Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah, Pancasila juga tidak boleh sekadar slogan yang kita ucapkan setiap upacara,” ujar Prabowo.

Ia menegaskan, Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Termasuk, kata dia, dalam membangun sistem ekonomi nasional yang lebih adil.

“Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita,” katanya.

Selain ekspor sumber daya alam satu pintu, Prabowo juga mengaitkan ekonomi Pancasila dengan program ketahanan pangan, penguatan ekonomi perdesaan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta program makan bergizi gratis. Program-program itu disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat rakyat dari bawah.

Dengan demikian, pesan Prabowo di Hari Lahir Pancasila tidak berhenti pada seruan moral. Ia mengubah peringatan kenegaraan itu menjadi panggung untuk menegaskan garis politik ekonomi pemerintah: melawan kebocoran, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan menghadapi kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” BPIP menyatakan tema tersebut menjadi penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya penting untuk persatuan nasional, tetapi juga relevan sebagai fondasi moral dalam membangun perdamaian dunia.

Upacara tersebut dihadiri Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, serta Wakil Presiden ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah pejabat negara, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, TNI-Polri, tokoh masyarakat, dan pelajar juga hadir.

Di hadapan para tokoh negara, Prabowo menutup pesannya dengan penegasan bahwa keputusan sulit harus tetap diambil jika itu diperlukan untuk membela rakyat. Bagi pemerintah, perlawanan dari kelompok yang menikmati praktik ilegal bukan alasan untuk berhenti.

Bangsa yang besar, kata Prabowo, harus berani memilih jalan yang benar, meskipun jalan itu berat.

Tinggalkan Komentar