Indonesiainside.id – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendesak agar kasus kematian prajurit muda Prada Lucky Namo (23) diproses secara serius oleh pengadilan militer. Ia menekankan bahwa para pelaku harus dijatuhi hukuman maksimal, termasuk pemecatan dari dinas kemiliteran.
“Pengadilan militer harus memproses kasus ini dengan serius, transparan, dan menjatuhkan hukuman yang setimpal,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Minggu (9/8/2025).
Diketahui, Prada Lucky, prajurit TNI dari Teritorial Pembangunan 834 Wakanga Mere, Nagekeo, NTT, meninggal dunia setelah mengalami dugaan penganiayaan oleh empat seniornya sesama prajurit TNI. Ia sempat dirawat intensif di ICU RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, sebelum dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (6/8) siang.
Menurut TB Hasanuddin, kasus ini bukan sekadar insiden biasa. Ia menilai keterlibatan empat orang menunjukkan adanya unsur pengeroyokan.
“Kalau sampai empat orang terlibat, ini bukan sekadar insiden, tapi pengeroyokan. Korban pun tidak melawan karena merasa sebagai junior,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan bahwa tindak kekerasan oleh senior terhadap junior bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai keprajuritan. Ia meminta agar para pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai aturan militer.
“Tindakan kekerasan oleh para senior terhadap junior seperti ini sudah jelas melanggar hukum dan nilai-nilai keprajuritan. Apalagi sampai menyebabkan korban jiwa. Para pelaku harus dihukum seberat-beratnya,” kata dia.
Keempat pelaku saat ini telah ditangkap dan ditahan di Ruang Tahanan Subdenpom Ende. Pemeriksaan terhadap mereka telah berlangsung sejak Rabu malam (6/8). Sementara itu, Dandim 1625/Ngada, Letkol Czi Deny Wahyu Setiyawan, menyatakan bahwa Pangdam IX/Udayana telah memerintahkan agar kasus ini ditangani secara transparan dan akuntabel, serta akan dipantau langsung.
TB Hasanuddin juga menekankan perlunya reformasi budaya dalam tubuh TNI, khususnya dalam membangun hubungan sehat antara prajurit senior dan junior.
“Hubungan senior-junior perlu dibenahi. Pembinaan, arahan, dan teguran adalah hal yang wajar. Tapi ketika kekerasan masuk, itu sudah ranah pidana. Ini harus menjadi kesadaran bersama di tubuh TNI,” ujarnya.
Ia juga menyoroti praktik “tradisi satuan” yang kerap menjadi celah terjadinya kekerasan terhadap prajurit baru. Menurutnya, kegiatan tradisi tetap bisa dilaksanakan, namun harus diatur dan diawasi secara ketat oleh komandan satuan.
“Acara tradisi boleh, tapi harus dibuat sehat dan aman. Kalau lari atau latihan fisik, tentu ada batas dan ketentuan yang jelas. Jangan sampai kegiatan ini malah memakan korban. Dan pengawasan dari para komandan menjadi kunci,” pungkasnya.