Indonesiainside.id, Jakarta – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan praktik penyiksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih marak. Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu mengatakan, praktik penyiksaan itu dialami oleh terdakwa atau saksi sejak proses peradilan hingga menunggu eksekusi mati.
“Bentuk-bentuk penyiksaan berupa tekanan psikis hingga kekerasan fisik yang berat,” ujar Erasmus, pada Jumat (26/6).
Riset ICJR berjudul “Menyelisik Keadilan yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia” yang dilakukan pada 2019 menyimpulkan, dari 306 putusan pengadilan yang diteliti, 23 di antaranya terdapat praktik penyiksaan.
Umumnya, lanjut Erasmus, penyiksaan itu terjadi ketika ketika mereka dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa didampingi penasihat hukum.
“Penyiksaan dilakukan untuk mendapat pengakuan atau keterangan yang sesuai dengan keinginan oknum penyidik. Artinya rekayasa kasus kemudian terjadi,” imbuh Erasmus.
Erasmus mengatakan praktik penyiksaan ini bertentangan dengan konstitusi, yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia.
Karena itu, ICJR mendesak agar mekanisme peradilan yang bebas penyiksaan dicantumkan dalam revisi KUHAP. Pemerintah harus memenuhi hak tersangka atau terdakwa, khususnya soal hak untuk memperoleh pendampingan kuasa hukum.
Selain itu, pemerintah harus meratifikasi Protokol Opsional dari Konvensi Anti Penyiksaan (OPCAT), demi memastikan praktik penyiksaan berakhir.
ICJR mengatakan, praktik penyiksaan itu juga terjadi seiring adanya fenomena deret tunggu, yaitu situasi buruk di mana narapidana mati mengalami tekanan mental.
Mereka menunggu waktu eksekusi mati yang tidak menentu, dengan kondisi penahanan yang buruk. Saat ini, setidaknya 60 terpidana mati di Indonesia berpotensi mengalami penyiksaan karena fenomena deret tunggu itu.
Mereka menunggu ajal datang dalam waktu lama, bahkan hingga 40 tahun. Meski begitu, Erasmus menekankan bahwa percepatan eksekusi mati tak berarti solusi agar fenomena deret tunggu tidak terjadi.
Pemerintah, kata Erasmus, harus merumuskan jalan tengah polemik pidana mati, terutama bagi mereka yang ada dalam daftar tunggu selama lebih dari 10 tahun. ICJR mendesak pemerintah memoratorium penuntutan dan penjatuhan pidana mati. (Aza/AA)