Indonesiainside.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan praktik pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Kepala Negara menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum memperluas operasi pemberantasan tambang ilegal di seluruh Indonesia dalam kunjungannya ke Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10).
“Ini prestasi yang membanggakan sehingga kita teruskan. Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Badan Keamanan Laut, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” ujar Prabowo dalam sesi wawancara cegat di sela penyerahan barang hasil rampasan negara kepada PT Timah Tbk.
Barang rampasan tersebut berupa enam unit smelter milik PT Tinindo Internusa dengan nilai mencapai Rp6 triliun hingga Rp7 triliun. Aset itu merupakan bagian dari penyitaan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang ditaksir menimbulkan kerugian negara hingga Rp300 triliun.
Beberapa pabrik pemurnian yang disita antara lain PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, serta PT Tefind Bangka Tin (RBT) di wilayah Bangka dan Pangkal Pinang.
Presiden menyebut keberhasilan tersebut sebagai hasil kerja bersama aparat penegak hukum dan pertahanan negara. Ia menegaskan, operasi serupa akan diperluas ke daerah lain untuk memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola bagi kemakmuran rakyat.
“Jadi, ini bukti bahwa pemerintah serius sudah bertekad untuk memberantas penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, pada awal September, Presiden juga memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai menggelar operasi besar-besaran di Bangka Belitung untuk menutup jalur penyelundupan timah.
“Hampir 80 persen hasil timah setiap tahun diselundupkan,” ungkapnya, seraya menambahkan bahwa penyelundupan dilakukan melalui berbagai moda transportasi, mulai dari kapal hingga sampan.