Duterte Ancam Bunuh Presiden Filipina Beserta Istrinya

Indonesiainside.id – Departemen Kehakiman Filipina mengguncang dunia politik pada Senin (25/11/2024) dengan menetapkan Wakil Presiden Sara Duterte sebagai dalang di balik rencana pembunuhan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Tuduhan ini muncul setelah pernyataan kontroversial Duterte dalam konferensi pers yang memicu gejolak politik di negara tersebut.

Dalam konferensi pers pada Sabtu (23/11/2024), Duterte secara terbuka mengaku telah berbicara dengan seseorang untuk memerintahkan pembunuhan Presiden Marcos Jr, istrinya Liza Araneta-Marcos, dan sepupunya Martin Romualdez, jika dirinya terbunuh.

“Saya berkata, jika saya mati, jangan berhenti sampai Anda membunuh mereka,” ujarnya penuh emosi kepada anggota tim keamanannya.

Pernyataan ini langsung mendapat respons serius dari istana kepresidenan, yang menyebut ancaman tersebut sebagai “ancaman aktif”. Presiden Marcos Jr sendiri menanggapi dengan tegas, bersumpah untuk melawan ancaman yang disebutnya sebagai “mengganggu”.

Aliansi politik Marcos-Duterte, yang membawa mereka ke tampuk kekuasaan pada 2022, kini berada di ambang kehancuran. Ketegangan ini diperburuk oleh tuduhan saling kecanduan narkoba antara kedua belah pihak menjelang pemilu jangka menengah tahun depan.

Sara Duterte, yang menghadapi kemungkinan pemakzulan, mengklaim dirinya juga menjadi target rencana pembunuhan. Tuduhan ini semakin memperumit situasi politik yang sudah memanas.

Departemen Kehakiman Filipina memberikan waktu lima hari kepada Duterte untuk menjawab panggilan pengadilan terkait tuduhan tersebut. Wakil Menteri Kehakiman Jesse Andres menegaskan bahwa Duterte tidak kebal dari tuntutan hukum, baik pidana maupun administratif.

“Rencana pembunuhan terhadap presiden sebagaimana yang dinyatakan oleh dalang yang mengaku sendiri kini akan menghadapi konsekuensi hukum,” ujar Andres. Ia juga mengumumkan penyelidikan terhadap keberadaan pembunuh bayaran yang diduga dilibatkan dalam rencana tersebut.

Kasus ini memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan politisi Filipina. Banyak yang menilai ancaman ini sebagai cerminan dari dinamika politik yang semakin tidak terkendali di negara tersebut. Di sisi lain, pengamat politik melihat perkembangan ini sebagai pukulan berat bagi stabilitas pemerintahan menjelang pemilu.

Presiden Marcos Jr menegaskan pentingnya menegakkan hukum di tengah gejolak ini. “Upaya kriminal semacam itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebagai negara demokratis, kita harus menjunjung tinggi hukum,” katanya dalam pernyataan resmi.

Sementara itu, pengawasan ketat terhadap dinamika politik Filipina terus berlanjut, dengan perhatian internasional yang semakin meningkat terhadap krisis ini.
(Nto)

Tinggalkan Komentar