Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Din Syamsuddin mengecam berbagai bentuk tindak kekerasan oleh siapapun dan atas nama apapun, baik atas nama agama ataupun atas nama kepentingan politik. Termasuk apakah tindak kekerasan itu mengenai para pejabat negara maupun tokoh agama seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu.
“Saya bersedih bahwa peristiwa tersebut terjadi kepada Menko Polhukam dan berdoa semoga Bapak Wiranto sehat walafiat dan dapat kembali menunaikan tugas sehari-hari,” kata Din di Jakarta, Sabtu (12/10).
Mantan ketua umum MUI ini menyatakan agar kejadian demi kejadian seperti itu dapat diselesaikan secara tuntas dengan menyingkap pelakunya, termasuk kemungkinan ada aktor intelektualis di baliknya. Menurut dia, apa yang selalu dilakukan pihak berwajib selama ini dengan secara cepat menyimpulkan pelakunya terpapar ekstrimisme atau terkait dengan kelompok radikal (jika terjadi atas pejabat) atau orang gila (jika terjadi atas ulama/tokoh agama) tidak menyelesaikan dan tidak akan menuntaskan akar masalah.
“Penyimpulan bahwa pelaku tindak kekerasan adalah orang yang terpapar ekstrimisme dan radikalisme apalagi menyebut Kelompok ISIS, pada hemat saya, merupakan simplifikasi masalah yang tidak akan mengakhiri masalah serta merupakan generalisasi yang berbahaya,” ujarnya.
Din menilai, sebagian warga masyarakat, khususnya umat Islam, banyak yang sudah merasa bosan dengan pendekatan seperti itu. Akhirnya hilang kepercayaan dan kemudian bersikap abai.
“Tentang peristiwa Bapak Wiranto saya membaca di media bahwa pihak keamanan sudah sejak tiga bulan lalu memantau pelaku penusukan. Pikiran awam saya bertanya, mengapa justeru bisa kebobolan?,” katanya, heran.
Jika begitu, kata Din, rakyat kecil akan merasa lebih terancam keamanannya karena pejabat tinggi, termasuk Menko urusan keamanan pun, tidak terjamin keamanannya. Suasana ini tidak positif karena menunjukkan bahwa negara sesungguhnya tidak aman dan negara akan dianggap gagal mengemban amanat konstitusi yakni melindungi rakyat warga negara.
“Maka kasus Pandeglang itu sebaiknya diselesaikan secara jernih dengan melakukan proses penegakan hukum secara transparan, imparsial, dan berkeadilan,” tuturnya.
Jika tidak, maka masing-masing pihak akan mengemukakan versi dan interpretasinya dengan bukti-bukt sebagai disinformasia (penyesatan informasi) terhadap pihak lain. Suasana demikian akan menimbulkan sikap saling tidak percaya satu sama lain.
“Kasus Pandeglang tersebut juga jangan memalingkan perhatian bangsa terhadap persoalan-persoalan kebangsaan yg mendasar, yaitu menjaga persatuan hakiki, merawat kemajemukan sejati, dan membangun infrastruktur negeri jasmani serta rohani,” katanya. (PS)