Indonesiainside.id – Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan strategi baru dalam pelaksanaan program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU), dengan fokus pada kolaborasi lebih erat dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Bappenas) dan berbagai lembaga pengelola zakat serta wakaf. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas program PEU dalam rangka mendukung target pemberantasan kemiskinan yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Muhibuddin, Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf Kemenag, menjelaskan bahwa upaya ini bertujuan memperkuat dampak dari program PEU, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan dukungan ekonomi. “Kolaborasi dengan Bappenas yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko akan memperkuat program PEU, dengan tujuan jangka panjang untuk mendukung Indonesia Emas 2045,” ujar Muhibuddin di Jakarta, Selasa (5/11).
Selain itu, Kemenag juga berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga yang mengelola zakat dan wakaf. Program PEU tidak hanya mengandalkan anggaran DIPA, namun juga menjalin sinergi lintas sektoral dengan lembaga terkait lainnya. “Mulai tahun 2024, skema kolaborasi dalam program PEU telah diterapkan, dan pada 2025, kami akan memperkuat kolaborasi ini, memberikan kesempatan kepada berbagai lembaga untuk berkontribusi dalam pengawasan, distribusi, maupun pendanaan,” tambahnya.
Tahun ini, program PEU mencatatkan kemajuan yang signifikan dalam jumlah titik pemberdayaan ekonomi, dari 51 titik pada 2021–2023 menjadi 206 titik pada 2024. “Keberadaan program PEU di KUA membantu menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan keluarga, yang berdampak langsung pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan,” jelas Muhibuddin.
Program PEU bertujuan untuk meningkatkan status mustahik (penerima zakat) menjadi muzaki (pemberi zakat) melalui pemberdayaan ekonomi. Sebagai contoh, di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, terdapat 10 pelaku UMKM yang berkomitmen untuk berwakaf Rp100 ribu setiap bulan. “Jika seluruh mustahik mengikuti langkah ini, dana wakaf ini bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB negara dan memperkuat ekonomi lokal,” ungkap Muhibuddin.
Sejak diluncurkan, program PEU telah berhasil meningkatkan pendapatan agregat bulanan mustahik sebesar 35% dan pendapatan per kapita bulanan hingga 60%. Berdasarkan Survei Dampak Program PEU bagi Kesejahteraan Mustahik 2024, yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama Kemenag bersama BRIN dan PUSKAS BAZNAS, program ini menunjukkan dampak yang sangat positif.
Muhibuddin memaparkan bahwa hasil survei menggunakan Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dimensi Ekonomi memperoleh nilai rata-rata 0,65, Dimensi Human Capital 0,67, Dimensi Sosial 0,66, dan Dimensi Spiritual 0,79. “Hasil ini menunjukkan bahwa PEU tidak hanya membantu pemberdayaan ekonomi, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan spiritual mustahik,” ujarnya.
Program PEU, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi umat berbasis KUA, berkontribusi dalam pemberantasan kemiskinan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan skema baru yang lebih melibatkan lembaga terkait, Kemenag berharap dapat memperluas cakupan manfaat PEU dan meningkatkan peran zakat serta wakaf dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan.
Muhibuddin menegaskan bahwa keberhasilan program PEU akan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, lembaga zakat, wakaf, serta masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi umat untuk menciptakan perubahan yang lebih besar.