DKI Berkomitmen Pertahankan Provinsi Layak Anak dengan Evaluasi Berkala

Indonesiainside.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus melakukan evaluasi pengembangan kota/kabupaten layak anak (KLA) di seluruh wilayah administrasi untuk mempertahankan Jakarta sebagai Provinsi Layak Anak.

Pada tahun 2023, DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan per wilayah, dimulai dari Jakarta Barat pada Senin (14/4), dilanjutkan dengan Jakarta Pusat pada hari ini, dan akan berlanjut ke kota-kota serta kabupaten lainnya pada esok hari.

“Kami berharap semua wilayah kota di DKI Jakarta bisa meraih kota layak anak. Itu ada tahapannya, karena merupakan kolaborasi dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan juga masyarakat,” kata Tamary.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), KLA merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Untuk mewujudkan KLA, terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi, yang terbagi dalam lima klaster, yaitu: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus untuk anak.

Dari lima wilayah kota dan satu kabupaten administrasi, beberapa wilayah telah mendapatkan penghargaan KLA, meskipun belum semuanya meraih predikat ‘Utama’.

“Insyaallah, kami berharap tahun ini ada satu wilayah kota yang menjadi Kota Layak Anak dan juga semuanya menjadi utama,” ujar Tamary.

Beberapa implementasi yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk memenuhi perlindungan hak anak antara lain dengan menyediakan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di Perguruan Tinggi, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), dan beberapa kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI juga menyediakan Pos Pelayanan Kesejahteraan Keluarga (PPKS), Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) Keluarga, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA).

Tinggalkan Komentar