INDONESIAINSIDE.ID – Saat acara Forum Konsultasi Publik Peran dan Fungsi PTSA dalam Pelayanan Publik, di Jakarta, Jumat (26/4/2024), Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menegaskan komitmen Kemnaker dalam memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat.
Kemnaker berusaha menghadirkan sistem pelayanan publik yang efisien, cepat, dan terpadu dalam Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yang menjadi ujung tombak mewujudkan komitmen tersebut.
“PTSA ini tidak hanya sebagai penghubung administratif, tetapi juga sebagai representasi dari semangat pelayanan yang humanis dan profesional,” ujar Sekjen Anwar berdasarkan informasi yang diterima Minggu (28/04/2024).
Layanan PTSA harus berorientasi pada hasil yang cepat dan tepat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ekspektasi dan pengalaman dari pengguna layanan publik. “Melalui pelayanan yang cepat dan tepat diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang prima,” ujarnya.
Sekjen Anwar menegaskan, Kemnaker akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas dan mudah diakses. Sekaligus berusaha untuk menjadi mitra yang tepat dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak tenaga kerja serta masyarakat luas.
“Mari bersama-sama jadikan PTSA sebagai sarana dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan manusiawi,” kata Anwar Sanusi.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap mengatakan, Forum Konsultasi Publik Peran dan Fungsi PTSA dalam Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
“Dalam pertemuan ini semoga tercapai pemahaman bersama mengenai rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi terhadap penerapan yang telah ditetapkan. Sekaligus upaya penyamaan persepsi mengenai penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Apakah pelayanan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan harapan Masyarakat atau belum,” kata Chairul.
Pada periode Mei hingga September 2024, Ombudsman RI akan mengadakan penilaian kepatuhan penyelenggaran kepatuhan pelayanan publik atau yang lebih dikenal dengan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
Ada beberapa hal yang perlu dikoreksi untuk tahun 2023 terhadap unit layanan, yakni perlunya peningkatan nilai di pelatihan vokasi dan pemagangan serta Direktorat Kelembagaan Pelatihan Vokasi karena masih memiliki nilai 77,99. Sedangkan untuk tahun 2021, lanjut Chairul tingkat kepatuhan ada di zona hijau dengan nilai 88,42.
“Selama 3 tahun berturut-turut kita sudah masuk di zona hijau. Ini menjadi perhatian penting terutama bagi unit-unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.