Indonesiainside.id- Anggota Komisi IV DPR RI, Khalid, menyoroti mengenai kesiapan Kementerian Pertanian dalam membuat skema distribusi subsidi pupuk. Lantaran subsidi pupuk ini juga menjadi salah satu program prioritas yang dimiliki oleh pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo-Gibran.
Dia berharap Kementan dapat memiliki skema konkrit terkait subsidi pupuk tersebut. Itu agar tidak ada lagi masalah dalam pendistribusian pupuk subsidi.
“Ke depan kita rencana penyaluran pupuk itu bersubsidi berupa uang tunai, benar? rencana belum ada skema 2025 yang konkrit? Jadi ini perlu dari kami dari partai Gerindra ini harus ada skema konkrit. Kemarin kita ada skema kacau balau, sehingga kita ada yang lebih bayar dan lain sebagainya,” tanya Khalid kepada Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Pertanian di Gedung DPR, Jakarta, dikutip Kamis (29/8/2024).
Politikus Partai Gerindra itu terus menekankan kepada Kementerian Pertanian untuk segera dapat membuat skema pendistribusian pupuk bersubsidi tahun 2025. Ia meminta Kementerian Pertanian untuk membuat skema konkrit agar permasalahan pupuk bersubsidi tidak terus terjadi. Melihat skema pendistribusian sebelumnya juga mengalami masalah.
“Untuk 2025 kami berharap dari Fraksi Partai Gerindra, ada skema yang konkrit. Kalau memang subsidinya dalam bentuk uang virtual account, bagaimana skemanya? siapa pengelolanya? ini harus harus betul-betul, karena problem pupuk ini sudah selama saya di Komisi IV ini selalu ada masalah-masalah yang terjadi menyangkut pupuk. Jadi kita mencari solusi agar insyaallah 2025 itu tuntas tidak bermasalah,” ujar Khalid.