Oleh : Eko P |
Jika pemerintah tidak mengindahkan putusan ini, GTT / PTT akan menempuh upaya hukum dan interpelasi DPR
Indonesiainside.id, Jakarta — Penolakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang memberikan kesempatan kepada guru honorer (GTT/PTT) Kependidikan usia 35 tahun ke atas ikut tes CPNS dikecam oleh pengacara honorer.
Menurutnya, itu bentuk ketidakpatuhan pemerintah atas hukum. Dan, pembangkangan atas putusan hukum tersebut akan ada konsekuensinya.
“Itu tidak mematuhi hukum dan sekaligus pembangkangan atas hukum. Negara ini kan negara hukum, harus ditaati oleh semua pihak, termasuk pemerintah,” kata Andi Muhammad Asrun, pengacara guru honorer dan Pegawai Tidak Tetap (GTT / PTT) dalam pernyataan resminya, Minggu (3/2)
Para Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT / PTT) Kependidikan dapat menggugat Presiden, MenPAN-RB, Mendikbud dan Menkeu atas perbuatan melawan hukum.
“Karena pembatasan usia 35 tahun untuk ikut seleksi CPNS terbukti melanggar norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU ASN, UU Tenaga Kerja dan bahkan UUD 1945,” ujarnya.
GTT / PTT Kependidikan akan kembali menggugat pemerintah dan bahkan akan meminta DPR RI mengajukan hak interpelasi kepada Presiden, lanjutnya.
Seperti diketahui, BKN menyatakan sulit mengeksekusi putusan MA atas honorer. Pasalnya, putusan tersebut dikeluarkan setelah proses rekrutmen CPNS 2018 dari pelamar umum maupun khusus selesai.
“Keputusan itu terkait dengan rekrutmen yg kemarin. Putusan MA tidak bisa dieksekusi,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana saat dihubungi Indonesiainside.
Dia menegaskan, putusan MA tidak bisa dilaksanakan pemerintah karena proses sudah selesai. Berbeda bila putusan itu ada sebelum rekrutmen dimulai.
“Kan sudah dites Oktober, sekarang masuk pemberkasan NIP CPNS. Lah putusannya baru ada Desember, kan gak matching,” ujarnya.
Ke depan, menurut Bima, tidak ada lagi penerimaan honorer sebagai PNS. Semuanya menggunakan jalur umum. Honorer bisa ikut rekrutmen CPNS jalur khusus terakhir tahun 2018. (EPJ)
saya sangat tdk mendukung guru honor k2 mau di tes karna sudah pernah tes .dan nama2 yg ikut tes sudah dicatat karena ada org dalamnya. karna saya dari th 1991 tidak ada gaji atau honor yg layak sampai sekarang kemudian kadang ada rasa iri dengan yg PNS gaji banyak kerja sering tidk konsisten kerja.
Saya guru smk dari daerah kota bengkulu honor dr 2004 sampai sekarang sudàh masuk k2 kami mohon supaya diangkat jadi pns karena kami sudah berjuang buat anak bangsa ini…pak presiden kasihani kami yg berjuang buat bangsa ini…