Indonesiainside.id – Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan bersyukur atas putusan majelis hakim yang tidak menjatuhkan hukuman mati kepada Anak Buah Kapal (ABK) Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan narkotika di Batam.
Menurutnya, majelis hakim telah mempertimbangkan paradigma hukum terbaru yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.
“Majelis hakim memahami bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHAP baru, hukuman mati bukanlah hukuman pokok dan merupakan alternatif terakhir,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (6/3).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai putusan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim berpedoman pada pendekatan hukum yang lebih mengedepankan keadilan substantif serta aspek rehabilitatif.
“Majelis hakim juga berpedoman pada paradigma dalam KUHP baru yang mengedepankan keadilan substantif dan rehabilitatif,” jelasnya.
Meski demikian, Habiburokhman mengatakan Komisi III DPR tetap menghormati langkah terdakwa maupun tim kuasa hukumnya yang memperjuangkan pembebasan Fandi Ramadhan karena menganggap kliennya tidak bersalah.
Namun ia menegaskan DPR tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sedang berjalan.
“Kami menghormati sikap terdakwa atau kuasa hukumnya yang memperjuangkan pembebasan Fandi karena menganggap Fandi tidak bersalah. Namun, kami tidak bisa mengintervensi secara teknis perkara tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan Komisi III DPR berencana memanggil penyidik serta penuntut umum dalam perkara tersebut untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai aturan, khususnya terkait pemenuhan hak tersangka maupun terpidana.
“Ketiga, kami tetap akan memanggil penyidik dan penuntut dalam perkara ini untuk mempertanyakan soal pemenuhan hak tersangka atau terpidana sejak saat kasus diperiksa sampai vonis kemarin,” katanya.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan 1,9 ton sabu. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Kamis (5/3/2026).
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut jumlah narkotika jenis metamfetamin yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut hampir mencapai dua ton.
“Keadaan yang memberatkan jumlah narkotika jenis metamfetamin yang menjadi barang bukti dalam perkara terdakwa jumlahnya hampir mencapai 2 ton, yang dikhawatirkan apabila beredar di wilayah Indonesia akan sangat merusak masa depan generasi bangsa,” ujar hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam.
Selain itu, hakim juga menilai perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika.
Sementara itu, terdapat sejumlah hal yang meringankan dalam putusan tersebut. Hakim menilai selama proses persidangan Fandi bersikap sopan dan belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
“Terdakwa masih berusia muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari,” tutur hakim.