JAKARTA – Tahapan Pemilu 2024 harus ditunda. Tok, tok, tok… Demikian putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak elaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024.
Putusan ini diketok Ketua Majelis T Oyong dengan anggota Bakri dan Dominggus Silaban. “Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” demikian bunyi putusan tersebut.
Sontak putusan ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak. KPU dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD juga beraksi atas putusan yang membuat sensasi nasional ini. Putusan itu dianggap lebay, salah, keliru, dan hakim melampaui kewenangan. Selain akan banding, KPU tetap melanjutkan proses dan tahapan Pemilu 2024.
Menko Polhukam Mahfud MD melalui Instagramnya mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat membuat sensasi yang berlebihan. Masak, KPU divonis kalah atas gugatan sebuah partai dalam perkara perdata oleh PN.
“Bahwa vonis itu salah, logikanya sederhana, mudah dipatahkan tapi vonis ini bisa memancing kontroversi yang bisa mengganggu konsentrasi. Bisa saja nanti ada yang mempolitisir seakan-akan putusan itu benar,” katanya.
Karena itu, Mahfud mengajak KPU naik banding dan melawan habis-habisan secara hukum. Kalau secara logika hukum, pastilah KPU menang. Mengapa? Karena PN tidak punya wewenang membuat vonis tersebut.
Masih menurut Mahfud, inilah alasan hukumnya, dilontarkan Mahfud melalui akun Instagram resminya, Jumat (3/3/2023).
1- Sengketa terkait proses, administrasi, dan hasil pemilu itu diatur tersendiri dalam hukum. Kompetensi atas sengketa pemilu bukan di Pengadilan Negeri. Sengketa sebelum pencoblosan jika terkait proses administrasi yang memutus harus Bawaslu tapi jika soal keputusan kepesertaan paling jauh hanya bisa digugat ke PTUN.
“Nah, Partai Prima sudah kalah sengketa di Bawaslu dan sudah kalah di PTUN. Itulah penyelesaian sengketa administrasi jika terjadi sebelum pemungutan suara. Adapun jika terjadi sengketa setelah pemungutan suara atau sengketa hasil pemilu maka menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi (MK). Itu pakemnya,” katanya
Selanjutnya, tidak ada kompetensinya Pengadilan Umum. Perbuatan Melawan Hukum secara perdata tak bisa dijadikan obyek terhadap KPU dalam pelaksanaan pemilu.
2- Hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan oleh PN sebagai kasus perdata. Tidak ada hukuman penundaan pemilu yang bisa ditetapkan oleh PN. Menurut UU penundaan pemungutan suara dalam pemilu hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk seluruh Indonesia.
“Misalnya, di daerah yg sedang ditimpa bencana alam yang menyebabkan pemungutan suara tak bisa dilakukan. Itu pun bukan berdasar vonis pengadilan tetapi menjadi wewenang KPU untuk menentukannya sampai waktu tertentu,” katanya.
3- Menurut Mahfud, vonis PN tersebut tak bisa dimintakan eksekusi. Harus dilawan secara hukum dan rakyat bisa menolak secara massif jika akan dieksekusi. Mengapa? Karena hak melakukan pemilu itu bukan hak perdata KPU.
4- Penundaan pemilu hanya karena gugatan perdata parpol bukan hanya bertentangan dengan UU tetapi juga bertentangan dengan konstitusi yang telah menetapkan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.
“Kita harus melawan secara hukum vonis ini. Ini soal mudah, tetapi kita harus mengimbangi kontroversi atau kegaduhan yang mungkin timbul,” ujar Mahfud.
Di lain sisi, KPU melalui akun Instagram resminya menyatakan empat langkah menyikapi putusan PN Jakpus, sebagai berikut:
- Menunggu salinan resmi putusan dari PN Jakarta Pusat.
- Mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi apabila telah menerima salinan putusan.
- Tetap akan melaksanakan, menjalankan tahapan pemilu mengingat tidak ada perubahan atas regulasi PKPU Tahapan dan Jadwal Pemilu.
- Menyatakan masih berlakunya Keputusan KPU terkait penetapan partai politik Pemilu 2024.
Sementara itu, pejabat Humas PN Jakpus, Zulkifli Atjo, mengatakan, perkara tersebut adalah gugatan biasa yang diajukan dengan perdata sehingga hukum acara putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
“Saya melihat di media-media, saya baca bahwa dia (KPU) menyatakan banding,” katanya, Kamis (2/3/2023).
Terhitung 14 hari ke depan, KPU harus menyatakan banding kalau tidak sependapat dengan putusan itu. “Kemudian setelah itu kita tunggu putusan bandingnya seperti apa,” katanya.
Dia pun memastikan bahwa amar putusannya bukan menunda pemilu, melainkan menunda sisa tahapan Pemilu. Putusan tersebut juga belum inkrah. (Aza)
“Jadi rekan-rekan kalau mengartikan menunda Pemilu itu, saya tidak tahu. Amar putusannya tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu,” katanya. (Aza)