JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga negara untuk segera membersihkan praktik pungutan liar (pungli) serta korupsi di lingkungan birokrasi. Instruksi keras itu disampaikan dalam pidato di Sidang Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa birokrasi yang lamban, koruptif, dan sarat penyalahgunaan wewenang menjadi penghambat utama laju perekonomian nasional serta menurunkan kepercayaan publik terhadap negara.
“Segera ambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing, jangan ragu-ragu. Yang melanggar, tindak,” tegas Presiden di hadapan anggota parlemen dan jajaran Kabinet Merah Putih.
Presiden menekankan bahwa tidak ada pejabat ataupun aparatur sipil negara (ASN) yang posisinya aman apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, korupsi, ataupun menunjukkan kinerja buruk. Pemerintah, kata dia, tidak akan segan memberhentikan maupun menonaktifkan ASN yang terbukti menyimpang demi menciptakan efek jera secara sosial dan profesional.
Pidato tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tengah mendorong reformasi birokrasi yang lebih agresif di tengah tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
Teknologi Canggih untuk Bongkar Penyimpangan
Dalam langkah yang cukup mengejutkan, Presiden juga mengungkapkan pemerintah akan memanfaatkan teknologi pertahanan dan pengawasan modern untuk mendeteksi praktik penyelewengan anggaran serta penyembunyian aset ilegal.
Teknologi yang disebut meliputi radar bawah tanah canggih hingga satelit resolusi tinggi yang diklaim mampu membantu membongkar kepemilikan bunker terselubung maupun harta kekayaan ilegal yang selama ini disamarkan.
Langkah ini menunjukkan pendekatan baru pemberantasan korupsi yang tidak hanya bertumpu pada audit administratif, tetapi juga memanfaatkan pengawasan teknologi tinggi berbasis data dan intelijen.
Kepala Daerah Diminta Bergerak
Presiden turut meminta gubernur, wali kota, dan bupati melakukan pembersihan internal secara masif di daerah masing-masing. Pemerintah pusat, menurutnya, kini memiliki kemampuan pemantauan yang lebih cepat untuk mendeteksi potensi kebocoran anggaran dan penyalahgunaan aset negara.
Pesan tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar tidak lagi bermain-main dengan praktik rente birokrasi, proyek fiktif, maupun pungutan liar yang membebani masyarakat.
Rakyat Diminta Mengawasi
Di sisi lain, Presiden menyoroti adanya oknum aparat berseragam yang kerap menjadi pelindung pelaku pelanggaran hukum. Karena itu, masyarakat diminta aktif menggunakan telepon genggam untuk mendokumentasikan dan melaporkan tindakan aparat yang menyimpang.
Ajakan itu memperlihatkan dorongan pemerintah untuk memperluas partisipasi publik dalam pengawasan birokrasi dan penegakan hukum.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa mayoritas ASN Indonesia masih memiliki integritas dan bekerja dengan baik. Namun, tindakan tegas terhadap segelintir oknum dianggap penting agar tidak merusak reputasi institusi negara.
Pidato tersebut sekaligus mempertegas agenda pemerintahan Prabowo Subianto dalam membangun birokrasi yang lebih bersih, cepat, dan adaptif terhadap teknologi di tengah tantangan ekonomi dan tuntutan reformasi pelayanan publik.