Indonesiainside.id – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ( PBHI) Jakarta berharap calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 memahami persoalan dan Pro terhadap Hak Asasi Manusia.
Hal itu disampaikan oleh Sekertaris Jendral PBHI Jakarta, Yohanes Ruelman Bidaya dalam keterangannya, Rabu (6/8/2024).
Menurut Yohanes warga Jakarta saat ini lebih membutuhkan calon Gubernur Jakarta yang pro pada perlindungan, penghormatan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM).
“Yang dibutuhkan calon gubernur yang pro terhadap HAM,” kata Yohanes dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).
Ia menjelaskan mengenai ‘Wacana “Rematch” Anies Vs Ahok’ yang dinilai hanya sebagai kepentingan elektoral partai politik saja.
Sebab rekam jejak Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai tidak ramah HAM.
“Ada banyak kasus penggusuran paksa yang terjadi sejak masa Anies dan Ahok,” ungkapnya.
Yohanes menambahkan, terkait rencana penghapusan sanksi diskualifikasi paslon pilkada yang tidak melaporkan dana kampanye dalam PKPU tidak mencerminkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, terbuka dan akuntabel.
“Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 mendatang ‘masih jauh panggang dari api’. Pasalnya ia menyatakan, Peraturan Komisi Pemihan Umum (PKPU) terkait rencana penghapusan sanksi diskualifikasi paslon pilkada yang tidak melaporkan dana kampanye tidak mencerminkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, terbuka dan akuntabel”- ungkap Yohanes.