Indonesiainside.id – Gelombang demonstrasi yang sempat memanas kini menemukan pola baru: dialog damai, keterbukaan pejabat, dan saluran aspirasi yang lebih sehat. Dari Tangerang, Lampung, Kotawaringin Timur, hingga Yogyakarta, aksi mahasiswa dan masyarakat berhasil berjalan tertib, sekaligus memperlihatkan model demokrasi yang lebih matang di Indonesia.
Rangkaian aksi damai di berbagai daerah ini tak lepas dari arahan Presiden Prabowo yang meminta aparat dan pejabat daerah untuk melindungi demonstrasi damai, membuka ruang dialog, dan menerima aspirasi masyarakat.
“Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Jangan sampai aspirasi rakyat diabaikan,” tegas Prabowo dalam pernyataan sebelumnya.
Instruksi itu kini terlihat nyata: DPRD, gubernur, hingga bupati di berbagai daerah tidak lagi menutup diri, melainkan hadir langsung menemui massa aksi.
Sejumlah aksi demonstrasi yang digelar serentak di berbagai daerah pada awal September 2025 berlangsung damai setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar semua lembaga dan instansi pemerintah membuka pintu dialog dan menerima aspirasi rakyat. Instruksi itu terbukti membawa perubahan signifikan, di mana aksi-aksi yang sebelumnya rawan ricuh kini diwarnai dengan duduk bersama, dialog terbuka, hingga penyampaian tuntutan secara tertib.
Kepala Negara menegaskan bahwa aparat kepolisian wajib melindungi demonstrasi damai. Namun, menurutnya, kericuhan yang terjadi belakangan bukanlah aspirasi murni rakyat.
“Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Tapi kalau niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya bikin rusuh, mengganggu kehidupan rakyat, menghancurkan upaya pembangunan nasional, itu jelas sudah disusupi,” kata Prabowo usai menjenguk korban di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).
DPRD Kabupaten Tangerang Terima Mahasiswa
Di Kabupaten Tangerang, Banten, pimpinan DPRD menemui massa aksi dari berbagai himpunan mahasiswa. Dialog dilakukan di ruang rapat DPRD dan membahas sejumlah tuntutan, mulai dari klarifikasi soal isu kenaikan tunjangan anggota dewan hingga desakan pencabutan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2025.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas keresahan yang timbul. Ia menegaskan bahwa Perbup yang dipersoalkan akan dibahas lebih lanjut untuk pembatalan. “Saya atas nama lembaga menyampaikan permohonan maaf jika kebijakan ini menimbulkan keresahan publik. Aspirasi mahasiswa sudah kami catat, dan proses pencabutan sedang berjalan,” katanya.
Sekda Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, juga memastikan pencabutan Perbup tersebut. Ia menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa yang menjaga kondusivitas selama aksi berlangsung.
Lampung: Ribuan Massa Demo Damai di DPRD Provinsi
Di Provinsi Lampung, ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat berkumpul di halaman DPRD setempat. Aksi berlangsung kondusif, bahkan dihadiri langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kapolda, Pangdam, serta pimpinan DPRD.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berbaju putih tengah menemui para demonstran. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.
Rahmat menegaskan aspirasi masyarakat akan diteruskan ke pemerintah pusat. “Seluruh aspirasi masyarakat kami terima dan akan segera kami sampaikan. Kehadiran mahasiswa Lampung hari ini menunjukkan semangat yang damai dan bermartabat,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut pengesahan UU Perampasan Aset, pemangkasan tunjangan DPR, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, hingga reformasi Polri.
Kotawaringin Timur: Legislatif Duduk Bersama Massa
Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, aksi demo yang digelar Aliansi Kesatuan Rakyat Sipil berlangsung tertib. Massa dan anggota legislatif duduk bersama di depan Gedung DPRD Kotim, beralas aspal, untuk mendengarkan aspirasi.
Massa dan unsur pimpinan daerah Kotim duduk bersama dalam aksi demo yang berlangsung damai, Senin (1/9/2025). ANTARA/Devita Maulina
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengapresiasi mahasiswa dan masyarakat yang hadir. “Hari ini kita tunjukkan bahwa aspirasi bisa disampaikan dengan damai. Kami siap menindaklanjuti semua tuntutan,” ujarnya.
Aspirasi tersebut akan dibawa ke DPRD Provinsi Kalteng pada 3 September 2025. Jenderal Lapangan aksi, Wahyu Ceria, berterima kasih karena mahasiswa diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.
Yogyakarta: HMI Gelar Aksi Damai di DPRD DIY
Di Yogyakarta, puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta menggelar aksi di halaman DPRD DIY. Mereka duduk bersama, berorasi, lalu berdialog langsung dengan pimpinan DPRD.
Para mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta berfoto bersama jajaran DPRD DIY, serta aparat TNI/Polri usai berorasi di halaman DPRD DIY, Yogyakarta, Senin (1/9/2025). ANTARA/Luqman Hakim
Wakil Ketua DPRD DIY, Umaruddin Masdar, menyatakan apresiasi terhadap aksi yang berlangsung damai. “Setiap aspirasi mahasiswa akan kami teruskan ke DPR RI hari ini juga,” katanya.
Mahasiswa menuntut reformasi birokrasi, penuntasan kasus korupsi, hingga pengesahan UU Perampasan Aset. Menariknya, aksi ditutup dengan sesi foto bersama mahasiswa, anggota DPRD, serta aparat TNI-Polri sebagai simbol komitmen menjaga Yogyakarta tetap kondusif.
Ketua DPRD Kalsel Temui Demonstran meski Baru Jalani Operasi Ginjal
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian HK menemui massa demonstran di depan Gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin siang, meski kondisi kesehatan belum membaik setelah menjalani operasi ginjal.
Supian yang didampingi Kapolda dan Wakil Ketua DPRD Kalsel, serta Komandan Korem 101/Antasari dan sejumlah aparat mendengarkan tuntutan yang disampaikan para demonstran.
Kami siap meneruskan semua aspirasi demonstran, termasuk terkait penolakan penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional Meratus. Kami akan tampung semua tuntutan massa,” katanya.
Pada kesempatan itu, Supian meminta seluruh aparat keamanan memastikan massa bisa menyuarakan aspirasi dengan tertib dan lancar.
Supian mendengarkan aspirasi dari tiap perwakilan, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, ojek daring, dan masyarakat umum. “Saya tidak akan pernah lupa dengan rakyat, saya bisa berdiri dua periode sebagai Ketua DRPD itu berkat rakyat,” ujarnya.
Salah satu pengunjuk rasa, Adi, mengatakan bahwa kedatangan mereka bukan untuk berbuat anarkis, tetapi hadir mewakili kepentingan masyarakat yang saat ini tengah mengalami kesulitan ekonomi sosial.
“Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kami minta dewan membenahi kinerja. Kami hadir supaya pejabat tidak semena-mena dengan kewenangan,” tegas Adi.
Beberapa perwakilan masyarakat umum yang bersuara dalam demo itu turut menyoroti kinerja DPRD Kalsel. Salah satu masyarakat menghampiri pengeras suara menyalurkan aspirasi dan meminta anggota dewan peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Dewan punya banyak fasilitas, tetapi kurang peka dengan rakyat. Tolonglah kami, rakyat sedang kesulitan ekonomi. Kami datang demo dengan keadaan damai,” ujar salah satu perwakilan masyarakat yang muncul sekilas di samping Ketua DPRD Kalsel.