Indonesiainside.id, Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan agar RUU Haluan Ideologi Pancasila ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Fraksi PKS menyampaikan hal itu dalam rapat Baleg yang mengevaluasi Prolegnas prioritas 2020 di Kompleks Parlemen, Selasa (30/6).
“Melihat masukan dan aspirasi masyarakat yang sangat luas dari berbagai kompnen agama, purnawirawan TNI/Polri, ormas-ormas pancasila terkait RUU HIP, kami mengusulkan, kalau disetujui fraksi-fraksi lain, bisa enggak ditarik?” ucap anggota Baleg dari Fraksi PKS, Mulyanto.
Mulyanto menilai penarikan RUU HIP dari Prolegnas bisa menjadi jalan tengah. Dalam rapat dengan pemerintah nanti, dia mengusulkan agar Surat Presiden (Suspres) terkait RUU HIP tidak perlu diterbitkan.
“Bagaimana kalau kita tarik saja? Sekedar usulan, Pak Ketua, walaupun mungkin ini lebih rumit dibuat, tapi ya itu usulan kami,” ucap dia. Rapat evaluasi Prolegnas prioritas 2020 akan dilanjutkan bersama pemerintah pada Kamis (2/7) mendatang.
Menanggapi usulan Mulyanto, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas mengatakan, keputusan terkait RUU HIP saat ini bukan lagi ranah DPR. Dia lalu meminta agar anggota Baleg mendengar penjelasan dari pemerintah dalam rapat lanjutan nanti.
“Bukan di ranah kita sekarang. Jadi sekarang suka atau tidak, masalahnya sudah kita kirim ke pemerintah. Kedua, yang bisa melakukan itu nanti pimpinan dan peserta rapat Badan Musyawarah,” ucap Supratman. (Aza)