JAKARTA – Calon legislatif (caleg) DPR dari Partai NasDem nomor urut 5, Ratu Ngadu Bonu Wulla memutuskan mundur dari pencalonan meski lolos dari daerah pemilihan (dapil) NTT II dengan perolehan suara 76.331 pada Pemilu 2024.
Suara Ratu mengalahkan mantan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yang menjadi caleg NasDem dengan nomor urut 1 di dapil NTT II . Viktor hanya memperoleh 65.359 suara.
Mundurnya wanita yang akrab disapa Ratu Wulla itu memunculkan banyak persepsi dan tanggapan dari kalangan pengamat.
Salah satunya tanggapan itu datang dari Pengamat Politik, Ahmad Atang. Dia menilai ada kejanggalan atas mundurnya Ratu Wulla sebagai caleg terpilih.
Menurutnya, dengan perolehan suara tertinggi dibandingkan caleg di dapilnya memunculkan dugaan, jangan- jangan Wulan bukan mundur melainkan dimundurkan.
“Apa benar Ratu Wulla mundur atau dimundurkan,” kata Ahmad kepada wartawan dikutip, Sabtu (16/3/2024).
Pengamat politik asal Kupang ini juga menuturkan, kalau memang Ratu Wulla tak sanggup mengemban amanah sebagai wakil rakyat, harusnya sejak awal yang bersangkutan mengundurkan diri.
“Kalau merasa tidak nyaman dan tidak sanggup. Kenapa tidak sejak awal mundur. Kenapa pas terpilih baru mau mundur. KPU yang mempunyai kewenangan harus mengklarifikasi,” tegasnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menduga Ratu Wulla yang mundur dari caleg terpilih sengaja dimundurkan oleh pihak- pihak yang berkuasa di internal partai.
Dia menilai, tanda tangan pengunduran diri Ratu Wulla di atas materai dengan klaim sukarela itu, hanyalah akal- akalan partai.
“Ini belum dilantik diminta mundur. Walaupun dari materainya mundur sukarela. Tapi dalam politik pasti itu diminta mundur,” kata Ujang.
Ujang menuturkan, dalam politik tak ada yang tak mungkin terjadi. Apalagi yang di bawahnya Ratu itu merupakan politisi yang berpengaruh di internal partai.
Tentu, kata dia, yang pertama dimajukan untuk lolos ke Senayan adalah orang yang punya power tersebut.
“Ya itulah dipolitik kita. Ketika sudah ada yang menang diumumkan, diminta mundur. Lalu yang di bawahnya dilantik yang jadi. Ini menjadikan politik tidak sehat,” tuturnya.
Karena itu, ia menilai tidak ada caleg terpilih yang ikhlas dan rela kehilangan kursinya, kalau tidak ada konpensasi yang lebih menguntungkan.
“Jadi tidak ada caleg terpilih yang rela kehilangan kursinya kecuali mendapat kompensasi yang lebih menguntungkan,” ujarnya. (Fir)