Oleh: Muhajir |
Indonesiainside.id, Jakarta – Jumlah petugas lapangan pemilu atau KPPS yang gugur dalam mengawal gelaran pesta demokrasi lima tahunan terus bertambah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Senin (6/5) kemarin mencatat jumlah petugas meninggal dunia mencapai 440 orang, sedangkan petugas yang sakit tercatat sebanyak 3.788.
Namun, hingga saat ini misteri di balik kematian itu belum terungkap. Direktur kantor hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar mengusulkan agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang khusus melakukan investigasi terkait segudang teka-teki yang belum terkuak.
“Saya mengusulkan ada TPF. Idealnya TPF itu adalah negara, tapi negara sampai hari masih diam,” ujarnya dalam acara ‘Catatan Demokrasi Kita’ di TvOne, Jakarta, Selasa malam (7/5).
Dia mengatakan, sebenarnya ada komisi-komisi negara yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk melakukan pemantauan. “Dalam konteks elektoral ada Bawaslu. Dalam konteks lain-lain ada Komnas HAM, KPK, dan lain-lain,” ucapnya.
Komisi-komisi tersebut telah diberi anggaran untuk melakukan pemantauan saat menjelang, saat, dan pascapemilu. Untuk itu, kata Azhar, rakyat tinggal menagih agar mereka bertanggungjawab.
“Kita tagih aja, kenapa mereka jalan sendiri-sendiri. Itukan duit rakyat semua. Ini yang meninggal rakyat,” katanya.
Akan tetapi, menurut Azhar sejumlah komisi negara buru-buru membantah dan enggan melakukan penyelidikan. Untuk itu, diperlukan TPF dengan ide serta subtansinya bekerja, melihat, membongkar, dan menemukan fakta-fakta di balik misteri kematian tersebut.
“Ini bukan cuma satu dua masalah. Sejak awal saya bilang, ada pajak yang dipotong, ada hubungan yang tidak jelas, kesukarelaan atau memang diwajibkan, lalu kenapa ada pajak?” tanyanya.
Dia juga mengatakan, penyelenggara pemilu tidak mengambil contoh pada gelaran pemilu 2014 lalu. Saat itu, kata dia, terdapat petugas KPPS yang meninggal sebanyak lima orang.
Dalam seleksi petugas lapangan misalnya, jika mempunyai riwayat penyakit dalam seperti ginjal atau yang rentang dengan kematian seharusnya tidak diperbolehkan. Padahal, beban kerja pemilu 2019 lebih berat dari sebelumnya.
“Rekrutmennya dengan pemilu tahun lalu sama.Tahun lalu sudah ada yang meninggal 5 orang. Kenapa COD-nya diberlakukan lagi, padahal undang-undangnya berubah, sistemnya serentak, bebannya lebih banyak,” katanya.
Persoalan-persoalan seperti ini yang harus dipotret lewat satu tim kerja bersama atau TPF. Anggota yang bergabung pun tak dikhususkan, semua boleh dengan kesepakatan kerja yang telah disepakati bersama.
“Siapapun boleh, tang penting timnya kerja dengan satu standar yang ketat melihat masalah ini, jangan ada yang boleh sia-sia,” katanya lagi.
Dia menegaskan bahwa ide, subtansi, maupun filosofi TPF adalah tidak boleh ada orang yang mati sia-sia. Semua akar masalah diungkap ke publik.
“Kalau ada penguasa punya kewenangan, semua masalah ini dibiarkan saja berjalan, maka semua kekuasaan yang didapatkan adalah kekuasaan yang cacat. Karena dia hidup dengan nyawa yang meninggal tanpa diurus secara baik,” ucap dia menegaskan.(EPJ)