Indonesiainside.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memngaku sedih dengan kondisi demokrasi saat ini. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan dirinya dengan kondisi bangsa Indonesia sebelum masa reformasi.
Mulai dari sistem pemilu yang direkayasa, dwifungsi ABRI, hingga maraknya kembali nepotisme, kolusi, dan korupsi. Dia mengingatkan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjalankan demokratisasi. Karenanya, Megawati tidak ingin reformasi hilang dalam sekejap.
“Dulu reformasi kan menempatkan nepotisme, kolusi, dan korupsi itu sebagai musuh bersama dan oleh sebab itu lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi; itu juga saya loh yang buat. Heran loh barang yang bagus-bagus, tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus. Kenapa, ya? Itu kesalahan siapa, ya?” kata Megawati saat berpidato politik di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (25/5/2024).
Menurut dia, reformasi lahir untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil, harus hadir sebagai ekosistem demokrasi.
“Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama loh, bertanggung jawab, berhasil, loh. Loh kok sekarang pemilunya langsung, tapi kok jadi abu-abu, gitu? Sudah direkayasa,” ujarnya.
Dia juga mengkhawatirkan TNI dan Polri kembali dibawa ke ranah politik praktis, seperti dalam kontestasi pemilu. Megawati mengaku sedih atas hal itu.
“Reformasi lahir sebagai koreksi menyeluruh pada waktu itu terhadap watak pemerintahan otoriter untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis,” katanya.
Dalam pidato yang disaksikan ribuan peserta rakernas, Megawati menceritakan kala reformasi memisahkan TNI dan Polri untuk menciptakan lembaga yang lebih profesional. Pemisahan tersebut dilakukan sebagai kehendak rakyat.
“Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden Kelima RI, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi,” katanya.
Tak lupa juga, Megawati menyinggung pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden bernuansa intervensi kekuasaan.
“Dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian, setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI, bukan melalui judicial review di MK, sebagaimana terjadi akhir-akhir ini,” katanya.
Rakernas V PDIP mengangkat tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang” dengan subtema “Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya”. Rakernas itu berlangsung hingga Minggu (26/5). (Aza)