Indonesiainside.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyoroti masalah mendasar dalam reformasi pendidikan nasional. Menurutnya, pendidikan Indonesia tidak cukup hanya mengejar prestasi akademik, tetapi harus berakar pada tradisi ilmu, literasi, karakter, serta kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan.
Pandangan itu disampaikan Haedar dalam peluncuran buku karya Arif Jamali Muis berjudul “Dari Ruang Kelas Menuju Ruang Kebijakan: Gagasan untuk Reformasi Pendidikan Indonesia” di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Sabtu (6/6/2026). Buku tersebut disebut sebagai refleksi pengalaman pendidikan dari ruang kelas hingga masuk ke wilayah perumusan kebijakan nasional.
Haedar membuka kritiknya dari persoalan literasi. Ia menilai tradisi membaca dan menulis di tengah masyarakat belum menjadi kebiasaan yang kuat. Kajian buku, menurutnya, kerap kalah ramai dibanding kegiatan populer lain.
“Saya nggak tahu kenapa pada setiap kajian buku itu tidak banyak yang hadir. Boleh jadi itu karena memang tradisi literasi dan keilmuan kita yang memang belum sefavorit orang-orang yang belanja ke mal,” ujar Haedar.
Bagi Haedar, menulis bukan sekadar kegiatan teknis. Menulis adalah cara merawat ilmu, membangun tradisi berpikir, dan mengembangkan peradaban. Ia menyebut membaca dan menulis sebagai satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan.
“Kalau ingin banyak membaca, ya menulis. Dan kalau ingin baik menulis, ya membaca. Jadi, membaca dan menulis itu satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan,” tegasnya.
Haedar kemudian mengaitkan pentingnya tradisi ilmu dengan wahyu pertama Al-Qur’an, Iqra’, serta pesan Al-Mujadilah ayat 11 tentang derajat orang-orang beriman dan berilmu. Ia juga menyinggung pemikiran Rene Descartes, “Aku berpikir, maka aku ada,” untuk menegaskan bahwa keberadaan manusia dan bangsa ditentukan oleh daya pikir dan tradisi keilmuannya.
Menurut Haedar, puncak dari proses berpikir dan berilmu adalah peradaban. Karena itu, pendidikan tidak boleh dipersempit hanya menjadi urusan nilai, ijazah, atau capaian akademik formal.
Ia mengajak publik menengok sejarah peradaban Islam. Pada masa pertumbuhan dan kejayaan Islam, terutama sejak era Abbasiyah, lahir para ilmuwan besar yang menguasai berbagai bidang, mulai dari astronomi, matematika, hingga filsafat. Tradisi itu tumbuh karena ilmu dilembagakan melalui pusat-pusat kajian seperti Baitul Hikmah, madrasah, dan kemudian universitas.
“Dari abad itulah lahir ilmuwan-ilmuwan Islam yang keilmuannya melintas. Astronomi, matematika, dan seterusnya, jadi pemikir-pemikir besar lahir di era itu,” ungkap Haedar.
Namun, Haedar mengingatkan bahwa kemajuan pendidikan tidak akan tumbuh jika kebijakan selalu terputus. Ia menilai pendidikan nasional sering mengalami “patahan” setiap kali terjadi pergantian rezim atau pemerintahan. Akibatnya, gagasan besar yang seharusnya menjadi mata rantai jangka panjang kerap berhenti di tengah jalan.
“Kalau berhentinya masih menjadi patahan-patahan, enggak nyambung. Kalau setiap periode terjadi patahan yang tidak menjadi mata rantai, sampai kapan usaha mencerdaskan bangsa itu bisa terwujud dalam rumusan kebijakan-kebijakan strategis?” kata Haedar.
Kritik itu menjadi salah satu pesan paling kuat dalam forum tersebut. Reformasi pendidikan, menurut Haedar, tidak boleh hanya menjadi jargon yang berubah mengikuti selera kekuasaan. Pendidikan membutuhkan arah panjang, konsistensi, dan keberanian untuk menempatkan ilmu serta karakter sebagai fondasi bangsa.
Haedar juga mengkritik kecenderungan masyarakat yang masih terlalu menuntut prestasi akademik sebagai hasil akhir pendidikan. Padahal, pendidikan yang utuh seharusnya mencakup kecerdasan, penguasaan ilmu, karakter, penguasaan teknologi, dan akhlak.
Dalam konteks itu, Haedar menekankan pentingnya trilogi iman, ilmu, dan amal. Ilmu tidak cukup menjadi pengetahuan yang berhenti di kepala. Ilmu harus membumi dalam tindakan nyata dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.
“Karena ilmu tidak cukup menjadi arahan, dia harus bisa membumi di realitasnya lewat amal yang menjadi satu kesatuan trilogi yang disebut iman, ilmu, dan amal,” pungkasnya.
Peluncuran buku Arif Jamali Muis ini juga mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh pendidikan. Rektor UAD, Muchlas, menilai buku tersebut berhasil menjembatani pengalaman praktis seorang pendidik dengan pemikiran kebijakan yang konkret. Sementara Arif menyebut gagasan dalam bukunya banyak lahir dari perjumpaan langsung dengan murid, diskusi dengan sesama guru, dan pengalaman di ruang kelas.
Dari Yogyakarta, Haedar mengirim pesan yang lebih luas: reformasi pendidikan Indonesia harus kembali ke akar tradisi ilmu. Tanpa literasi, kebijakan yang berkelanjutan, karakter, dan amal nyata, pendidikan hanya akan menjadi proyek administratif yang sibuk berganti nama, tetapi gagal melahirkan peradaban maju.