Indonesiainside.id – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak pemerintah bersama platform dan aplikasi media sosial untuk wajib membangun serta membiayai pusat rehabilitasi bagi pecandu judi online (judol) di seluruh daerah.
Desakan ini muncul seiring meningkatnya kasus kejahatan yang dipicu kecanduan judol, yang dinilai telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan dan ketahanan sosial masyarakat.
“Platform digital tidak boleh hanya mengambil keuntungan langsung maupun tidak langsung dari trafik, tetapi harus ikut bertanggung jawab atas dampak sosial yang ditimbulkan. Mereka wajib berkontribusi dalam pembiayaan pusat rehabilitasi pecandu judol,” tegas legislator yang akrab disapa Abduh, Selasa (14/4).
Sejumlah kasus kriminal disebut berkaitan dengan aktivitas judol, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga hingga tindak pembunuhan dan pencurian. Di Makassar, seorang suami dilaporkan menyerang istri dan kerabatnya karena tidak diberi uang untuk berjudi. Sementara di Lahat, seorang anak tega membunuh ibunya setelah ketahuan mencuri emas untuk kebutuhan judol.
Tak hanya itu, kasus penggelapan dana oleh seorang camat di Medan Maimun senilai Rp1,2 miliar hingga pencurian Rp400 juta oleh pekerja di Semarang juga disebut berkaitan dengan kecanduan judi online.
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana judi online di Indonesia telah mencapai ratusan hingga lebih dari Rp1.000 triliun per tahun. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa judol bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga krisis sosial dan ekonomi nasional.
Abdullah menilai fasilitas rehabilitasi di Indonesia saat ini masih sangat terbatas dan tidak sebanding dengan masifnya penyebaran judol, baik dari sisi jumlah pengguna maupun konten promosi di platform digital.
“Ketimpangan ini tidak bisa dibiarkan. Penyebaran judol sangat masif, tetapi layanan pemulihan bagi korbannya minim. Negara harus hadir dan memastikan ada pusat rehabilitasi di setiap daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kecanduan judol merupakan bentuk gangguan perilaku (behavioral addiction) yang dapat menghilangkan kontrol diri dan memicu tindakan kriminal jika tidak ditangani secara tepat.
“Jika tidak ditangani melalui rehabilitasi, kecanduan judol akan terus melahirkan pelaku kejahatan baru. Ini yang harus kita hentikan,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyoroti praktik di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang telah mengintegrasikan penanganan judi melalui pendekatan rehabilitatif, tidak hanya sebatas pemblokiran dan penegakan hukum.
Menurutnya, Indonesia juga perlu memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur kewajiban platform digital dalam berkontribusi terhadap sistem rehabilitasi nasional bagi pecandu judol.