Indonesiainside.id – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, angkat bicara dan meminta semua pihak merujuk pada pernyataan resmi dari Istana.
Pigai menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana perombakan kabinet dalam waktu dekat, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin (2/2/2026), Natalius Pigai menyatakan bahwa pernyataan Mensesneg adalah informasi final yang harus dipegang teguh.
“Kan Mensesneg sudah bilang tidak ada. Kalau Mensesneg bilang tidak ada, itu tidak mungkin akan ada. Ini menyangkut integritas atas pernyataan,” tegas Pigai.
Ia juga mengimbau media massa untuk tidak berspekulasi lebih jauh atau “menggoreng” isu yang dapat memicu kegaduhan. Menurutnya, menghormati pernyataan resmi pemimpin negara adalah bentuk etika dalam bernegara. “Wartawan jangan goreng-goreng lagi. Tapi I love you, para wartawan,” tambahnya dengan nada seloroh.
Isu reshuffle ini awalnya mencuat menyusul kekosongan kursi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Thomas Djiwandono, yang sebelumnya menjabat Wamenkeu, kini telah resmi beralih tugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) setelah melalui proses fit and proper test di DPR.
Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya juga telah memberikan klarifikasi bahwa pergerakan yang terjadi saat ini hanyalah pengisian posisi yang ditinggalkan karena penugasan baru, bukan perombakan kabinet secara menyeluruh.
“Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur BI, itu benar. Namun untuk nama lain yang diganti, belum ada,” jelas Prasetyo.
KSP: Reshuffle Adalah Hak Prerogatif Presiden
Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, mengingatkan bahwa keputusan mengenai komposisi menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
“Hanya presiden dan Tuhan yang tahu,” kata Qodari di kantor Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah.
Qodari menjelaskan bahwa jika nantinya ada kebijakan reshuffle, dasar utamanya adalah evaluasi kinerja dan pencapaian target. Presiden disebut memantau kinerja setiap kementerian secara ketat setiap hari. Mengenai kekosongan kursi Wamenkeu, Qodari menilai wajar jika posisi tersebut harus segera diisi agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal. (Nto)