Indonesiainside.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, perwakilan Bappenas, dan anggota Banggar di Jakarta, Kamis (18/9).
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menanyakan persetujuan forum atas hasil Panja RAPBN 2026, yang dijawab “setuju” secara aklamasi oleh peserta rapat. Dalam revisi tersebut, sejumlah pos anggaran mengalami perubahan:
Pendapatan negara
-
Disepakati naik menjadi Rp3.153,6 triliun, dari rancangan sebelumnya Rp3.147,7 triliun.
-
Penerimaan perpajakan menjadi Rp2.693,7 triliun, naik Rp1,7 triliun.
-
Penerimaan pajak tetap Rp2.357,7 triliun.
-
Kepabeanan dan cukai menjadi Rp336 triliun, naik Rp1,7 triliun.
-
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik Rp4,2 triliun menjadi Rp459,2 triliun.
Belanja negara
-
Disepakati naik menjadi Rp3.842,7 triliun, dari sebelumnya Rp3.786,5 triliun.
-
Belanja pemerintah pusat menjadi Rp3.149,7 triliun.
-
Belanja kementerian/lembaga (K/L) naik menjadi Rp1.510,5 triliun.
-
Belanja non-KL Rp1.639,2 triliun.
-
Transfer ke Daerah naik signifikan menjadi Rp693 triliun, dari sebelumnya Rp650 triliun.
Pembiayaan dan defisit
-
Defisit anggaran menjadi Rp689,1 triliun atau 2,68 persen PDB, dari sebelumnya Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB.
-
Defisit keseimbangan primer diperbesar menjadi Rp89,7 triliun, dari Rp39,4 triliun.
-
Pembiayaan anggaran juga naik menjadi Rp689,1 triliun, dari Rp638,8 triliun.
Dengan revisi ini, postur RAPBN 2026 mengindikasikan kenaikan pada hampir seluruh komponen, terutama transfer ke daerah dan belanja K/L, dengan konsekuensi pelebaran defisit anggaran.