Indonesiainside.id – Pemerintah memulai tahun 2026 dengan langkah agresif di sektor fiskal. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengucurkan belanja negara sebesar Rp809 triliun pada triwulan pertama 2026 sebagai strategi menjaga momentum ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah memilih intervensi fiskal sejak awal tahun untuk menahan perlambatan ekonomi global sekaligus mendorong konsumsi domestik dan investasi di dalam negeri.
“Belanja negara di Q1 2026 ini akan mencapai Rp809 triliun,” kata Purbaya dalam acara Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Sabtu (14/2).
Menurutnya, pengeluaran besar di awal tahun bukan sekadar rutinitas anggaran, melainkan bagian dari strategi menggerakkan ekonomi dari hulu hingga hilir. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki iklim investasi dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Ada percepatan MBG (Makanan Bergizi Gratis) sebesar Rp62 triliun. Ada belanja dan lain-lain. Ada juga paket stimulus,” ujar dia merinci komponen belanja utama di kuartal pertama.
Purbaya menegaskan, belanja pada kuartal pertama diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga secara simultan memperkuat sisi penerimaan negara melalui reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan.
“Kami juga memastikan pengumpulan pajak kami, pendapatan kami lebih baik. Saya sudah melakukan restrukturisasi Ditjen Pajak dan Bea Cukai,” katanya.
Ia menambahkan, arah kebijakan fiskal tahun ini tetap ekspansif dengan tetap menjaga kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk tahun 2026, Indonesia tetap fiskalnya ekspansif. Dengan pendapatan negara sebesar Rp3.000 triliun dan defisit sebesar Rp689 triliun,” imbuhnya.
Kebijakan fiskal agresif ini diambil setelah pemerintah melihat sejumlah indikator ekonomi makro mulai menunjukkan perbaikan. Tren indeks kepercayaan konsumen menguat, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) meningkat, penggunaan listrik industri naik, serta sektor manufaktur yang kembali masuk fase ekspansif tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI).
Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat kebijakan fiskal yang dinilai memiliki nilai tambah bagi perekonomian nasional. Tujuannya adalah menjaga sentimen pasar tetap positif sekaligus meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga internasional terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan.
Dengan belanja negara yang digenjot sejak awal tahun, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dan target pembangunan nasional 2026 dapat tercapai.
(Nto)