Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkapkan perkembangan penting dalam penyelidikan kasus dugaan pemerasan yang terjadi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. Tiga staf khusus menteri ketenagakerjaan era Menaker Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, dengan ketiga saksi yang dimaksud adalah Caswiyono Rusydie Cakrawangsa (CRC), Risharyudi Triwibowo (RT), dan Luqman Hakim (LM). Mereka adalah staf khusus yang pernah menjabat pada masa kepemimpinan Menaker Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Risharyudi Triwibowo (RT) kini menjabat sebagai Bupati Buol, sementara Luqman Hakim (LM) merupakan mantan anggota DPR RI periode 2019-2024.
Pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) Kemenaker, yakni Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.
KPK menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, para tersangka berhasil mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari praktik pemerasan terkait pengurusan RPTKA. Praktik ini dilakukan dengan cara mempersulit proses penerbitan RPTKA bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.
RPTKA sendiri merupakan persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin mempekerjakan TKA. Tanpa RPTKA, penerbitan izin kerja dan izin tinggal bagi TKA akan terhambat. Hal ini menyebabkan para pemohon terpaksa memberikan sejumlah uang kepada para oknum tersebut untuk memperlancar proses administratif.
Penyelidikan KPK mengungkap bahwa dugaan pemerasan terkait pengurusan RPTKA ini telah berlangsung cukup lama. Praktik ini diduga telah terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009-2014, kemudian diteruskan oleh Hanif Dhakiri pada periode 2014-2019, dan Ida Fauziyah pada periode 2019-2024.
KPK terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap lebih lanjut praktik-praktik pemerasan ini dan mencari tahu sejauh mana pihak-pihak yang terlibat dalam skandal ini memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi.
Dengan adanya panggilan terhadap tiga staf khusus Menaker, KPK semakin menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di sektor ketenagakerjaan. KPK bertekad untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus ini dan memastikan bahwa para pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Peran serta masyarakat dan instansi terkait juga sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi ini. Transparansi dalam pengurusan RPTKA dan pengawasan ketat terhadap birokrasi di sektor ketenagakerjaan diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik serupa di masa mendatang. (Aza)