Indonesiainside.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah memperkuat kolaborasi lintas lembaga untuk memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi antara Kementerian PKP, BP Tapera, Bank Negara Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, dan Permodalan Nasional Madani yang digelar di Singkawang, dikutip Rabu (4/3).
Dalam sambutannya, Menteri yang akrab disapa Ara itu mengapresiasi berbagai pihak yang mendukung percepatan pembangunan rumah subsidi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia juga menyoroti pentingnya menghubungkan program perumahan dengan pemberdayaan pelaku usaha mikro.
“Kita ingin ada link and match antara program rumah subsidi dan pemberdayaan UMKM. Apalagi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sudah mendukung dengan kebijakan BPHTB dan PBG gratis. Tahun lalu kita bangun 350 ribu unit rumah subsidi, naik dari kuota sebelumnya 220 ribu unit,” kata Ara.
Pemerintah menargetkan pembangunan 4.000 unit rumah subsidi baru di Singkawang. Menurut Ara, pembangunan tersebut tetap harus memperhatikan tata kelola perizinan serta menjaga lahan pertanian produktif.
“Tidak boleh sawah dijadikan rumah. Kita tetap jaga ketahanan pangan, tapi pembangunan rumah rakyat harus jalan,” tegasnya.
Selain rumah tapak, Kementerian PKP juga menyiapkan skema rumah subsidi berbentuk rumah susun. Salah satu proyek yang sedang dikembangkan berada di Meikarta dengan rencana pembangunan hingga 141.000 unit, yang disebut sebagai proyek rumah susun subsidi terbesar di Indonesia.
Kolaborasi lintas lembaga juga diperkuat melalui sinergi dengan sektor perbankan. Pada kesempatan yang sama, Bank Negara Indonesia memberikan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM di Singkawang.
“Saya senang karena sosialisasinya dilakukan langsung di lapangan. Artinya BNI bekerja cepat, efisien, dan berpihak kepada rakyat. Apalagi bunganya disubsidi 5 persen,” kata Ara.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai program perumahan dapat menjadi instrumen penting dalam menurunkan angka kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program perumahan ini jelas mengurangi kemiskinan. Ekosistem dukungan seperti BPHTB dan PBG gratis, serta dukungan pembiayaan seperti KUR akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Tito.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menambahkan bahwa renovasi rumah melalui program BSPS juga ditingkatkan. Tahun 2026, sebanyak 496 rumah di Singkawang akan direnovasi, sementara secara keseluruhan di Kalimantan Barat ditargetkan mencapai 13 ribu unit.