15 Tersangka Pungli KPK Ditahan di Rutan Polda Metro

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan 15 tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Rutan Cabang KPK. Masa penahanan berlaku selama 20 hari kedepan.

Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu mengatakan, para tersangka yang terlibat yakni Petugas Rutan Cabang KPK dan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018-2022.

“Terhitung 15 Maret sampai dengan 3 April 2024 di Rutan Polda Metro Jaya,” kata Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/3/2024).

Asep menjelaskan, pemerasan dilakukan dengan memberikan fasilitas ekslusif berupa percepatan isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank hingga informasi sidak. Agar aksinya tak terundus, para pelaku menggunakan beberapa istilah.

“Banjir dimaknai info sidak, kandang burung dan pakan jagung dimaknai transaksi uang, botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai,” ujarnya.

Adapun besaran uang yang dipatok para pelaku untuk memberikan fasilitas-fasilitas kepada para tahanan bervariatif, mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 20 juta. Setoran dilakukan secara tunai ataupun melalui transfer rekening bank penampung.

Rekening bank penampung, kata Asep, dilakukan oleh ‘Lurah’ dan koordinator tempat tinggal atau disebut sebagai ‘Korting’. Besaran penerimaan uang tersebut pun variatif berdasarkan posisi dan tugas para pelaku.

“Sesuai dengan posisi dan tugasnya yang dibagikan perbulan mulai dari Rp 500 ribu sampai dengan Rp 10 juta,” jelasnya.

Kasus pungli terjadi dalam rentang waktu 2019 sampai dengan 2023. Nominal uang haram yang diterima para tersangka mencapai Rp6,3 miliar

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Fir)

Tinggalkan Komentar