Indonesiainside.id – Komisi II DPR RI tengah menggodok perubahan kedua Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) yang akan memperluas fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Single Identity Number (SIN) atau identitas tunggal untuk seluruh layanan publik. Kebijakan ini dinilai akan menjadi fondasi utama transformasi digital nasional.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan, perubahan tersebut akan menghadirkan sistem administrasi kependudukan yang lebih terintegrasi dan mengubah cara masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah maupun sektor lainnya.
“Transformasi NIK menjadi SIN akan memantik perubahan total di layanan publik kita. Titik pijak transformasi digital akan dimulai dari UU Adminduk ini,” terang Khozin dalam keterangan resmi kepada Parlementaria, Selasa (7/7).
Menurut Khozin, selama ini pemanfaatan NIK masih terbatas pada sejumlah layanan tertentu, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), BPJS Kesehatan, dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Melalui RUU Adminduk, fungsi NIK akan diperluas sehingga menjadi identitas utama dalam berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, perbankan, kesehatan, hingga perencanaan pembangunan, penyaluran anggaran pemerintah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), penyelenggaraan pemilu, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
“Nah, di RUU Adminduk ini data kependudukan dimanfaatkan untuk pelayanan publik seperti pendidikan, perbankan, kesehatan, dan lain-lain, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran (penentuan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), pemilihan umum, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal,” terangnya.
Khozin menilai revisi UU Adminduk memiliki urgensi tinggi di tengah percepatan digitalisasi yang sedang dijalankan pemerintah. Menurutnya, regulasi baru ini akan menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem layanan publik berbasis data kependudukan yang terintegrasi. “UU Adminduk menjadi momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia untuk bertransformasi digital,” tandas Khozin.
Saat ini, Komisi II DPR RI bersama pemerintah masih membahas draf perubahan UU Adminduk. Revisi tersebut akan mengubah paradigma administrasi kependudukan dari sistem **stelsel aktif kuasi** sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 menjadi **Stelsel Aktif Digital Terintegrasi** yang berbasis ekosistem data kependudukan nasional. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat melalui satu identitas digital yang terintegrasi.