RUU Permusikan Bungkam Suara Kritis

Oleh: Rosid |

Rancangan Undang-Undang Permusikan diduga berpotensi digunakan pihak-pihak tertentu untuk membungkam suara kritis dalam lagu.

Indonesiainside.id, Denpasar – Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. RUU yang diusulkan Komisi X DPR RI itu dinilai menyesatkan dan membungkam suara kritis.

Musisi Indra Lesmana sangat setuju jika RUU Permusikan tersebut digagalkan. Dia pun akan menampung aspirasi para musisi dan akademisi yang berkumpul di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Bali. Acara itu dihadiri sekitar seratus masyarakat dari kalangan akademi hingga musisi. Mereka membahas RUU Permusikan yang menjadi kontroversi.

“Ada banyak UU yang terkait dan berhubungan dengan musik untuk dikaji dan direvisi kembali. Seperti UU Hak Cipta, Pendidikan, dan UU Ketenagakerjaan,” katanya Indra di Denpasar, Senin (4/2).

Menurutnya, anggota DPR Anang Hermansyah yang turut mengusulkan RUU ini kurang gaul dan kurang keliling Indonesia. Pernyataan ini terkait dengan definisi musik yang tercantum dalam Pasal 1.

Bunyi ppasalny “musik adalah rangkaian nada atau suara dalam bentuk lagu atau komposisi musik melalui irama, melodi, harmoni, lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan.”

Menurutnya, dari definisi tersebut saja sudah sukar dipahami. Ia menilai musik itu sangat luas dan tiap daerah memiliki karakter dan ciri yang berbeda-beda. Misalnya, bagaimana jika musik yang hanya menggunakan alat pukul kayu. Sementara, dalam RUU itu didefinisikan musik harus ada harmoninya.

“Ketika kita ngomong permusikan, yang masuk dalam kategori ini siapa saja, maka akan menjadi luas,” katanya.

Semetara itu, Rudolf Dethu, eks manajer Superman Is Dead (SID) sekaligus salah satu penggagas acara ini mengatakan, RUU ini terlalu represif dan mengandung pasal karet.

“RUU Permusikan sudah sesat sejak dalam pikiran,” katanya.

Menurutnya, pemerintah tugasnya cukup menjadi faislitator saja dan bukan sebagai regulator. “Pasal yang ada sangat represif. Ini ancaman dan berbahaya sekali bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, ambigu dan tak jelas,” tegasnya.

Pasal karet yang dimaksud terdapat pada Pasal 5. Dalam pasal tersebut, banyak kalimat multi interpretasi dan bias, seperti: menista, melecehkan, menodai, dan memprovokasi.

Pasal karet seperti tentu berbahaya dan rawan djgunakan pihak yang tak suka untuk melakukan presekusi. (Ros/Ari/INI-Network)

Tinggalkan Komentar