Indonesiainside.id – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf bersama Wamensos Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial, khususnya program Sekolah Rakyat.
Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.32 WIB, sementara Agus Jabo hadir lebih awal pada pukul 09.13 WIB.
“Konsultasi, minta nasihat sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos,” ujar Gus Ipul kepada wartawan, Jumat (8/5).
Menurutnya, pertemuan tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan terhindar dari praktik korupsi.
“Akan tetapi, kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos sekaligus kami minta nasihat, masukan, kritik, dan saran karena kebetulan kami juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada 2026,” katanya.
Gus Ipul menegaskan pihaknya tidak ingin program strategis Presiden Prabowo Subianto, termasuk Sekolah Rakyat, tercoreng oleh persoalan korupsi atau penyimpangan pengadaan.
“Oleh karena itu, kami sejak awal sudah menyatakan terbuka, dan menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa seperti BPK atau BPKP, dan juga lembaga-lembaga non-pemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos,” seru dia.
Sebelumnya, pada 6 Mei 2026, Saifullah Yusuf telah menyampaikan rencana bertemu pimpinan KPK guna meminta masukan terkait tata kelola pengadaan dalam program Sekolah Rakyat.
Dalam pertemuan itu, Kemensos juga disebut akan memaparkan seluruh data dan proses pengadaan barang untuk operasional Sekolah Rakyat, termasuk pengadaan sepatu siswa yang sempat menjadi sorotan di media sosial beberapa waktu terakhir.
Langkah konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program sosial dan pendidikan nasional.