Indonesiainside.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pentingnya kewenangan pencegahan ke luar negeri tidak hanya berlaku bagi tersangka, tetapi juga untuk saksi maupun pihak lain yang terkait dengan proses penyidikan. Hal ini disampaikan merespons perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini tengah digodok DPR RI.
“Kami berpandangan cegah ke luar negeri sebaiknya bisa dilakukan tidak hanya terhadap tersangka saja, tetapi juga terhadap saksi ataupun pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo di Jakarta, dikutip ANTARA, Kamis (17/7).
Menurut KPK, kebijakan pencekalan terhadap saksi bukan sekadar upaya represif, melainkan bagian penting dari efektivitas penegakan hukum. Budi menekankan bahwa keberadaan saksi di dalam negeri menjadi krusial dalam kelancaran proses penyidikan.
“Ketika suatu saat yang bersangkutan dibutuhkan keterangannya melalui pemanggilan saksi oleh penyidik, tentu bisa segera dipenuhi, dan ini menjadi baik tentunya karena proses-proses penyidikan, proses-proses penegakan hukum, artinya kemudian bisa dilakukan secara efektif,” jelasnya.
KPK pun secara tegas meminta DPR untuk meninjau kembali dua pasal krusial dalam RUU KUHAP. Lembaga antirasuah itu mendesak agar Pasal 84 huruf h yang hanya menyebut “larangan bagi tersangka untuk keluar wilayah Indonesia” dihapus, dan Pasal 133 direformulasi agar dapat mengakomodasi pencekalan terhadap saksi.
Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI dalam rapat 9 Juli 2025 telah menyetujui bunyi Pasal 84 huruf h tetap hanya berlaku untuk tersangka, menolak usulan sebelumnya yang juga memasukkan saksi dalam ketentuan itu.
Adapun Pasal 133 hasil pembahasan Panja menyebutkan: “Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap tersangka atau terdakwa untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum.”
Dengan sikap ini, KPK ingin memastikan proses penegakan hukum berjalan optimal, tanpa terhambat oleh kendala kehadiran saksi yang mungkin telah meninggalkan wilayah hukum Indonesia.