Indonesiainside.id – Ramai pemberitaan tentang lahan konsesi tambang yang dikuasai PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) seluas 116,90 hektare di Desa Makarti, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diambil alih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Berdasarkan data MinerbaOne Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebanyak 80% saham Mahakam Sumber Jaya dikuasai salah satu konglomerat nasional Kiki Barki dan sisanya 20% dimiliki PD Bara Kaltim Sejahtera. PD Bara Kaltim Sejahtera (BKS) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang bergerak di sektor pertambangan batubara.
Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum PT Mahakam Sumber Jaya (PT MSJ) Indra R. Maasawet, menegaskan, bahwa penertiban Satgas PKH tidak terkait MSJ. Hal itu karena seluruh kegiatan operasional perusahaan dijalankan secara legal dan sesuai izin pemerintah.
“Kami ingin menegaskan bahwa kegiatan penertiban oleh Satgas PKH tidak berkaitan dengan aktivitas operasional PT MSJ. Justru sejak lama kami telah melaporkan adanya aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum,” ujar Indra di Jakarta, Rabu (5/11).
Penegasan ini disampaikan menyusul pemberitaan di sejumlah media daring terkait kegiatan penertiban yang dilakukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Indra R. Maasawet menegaskan bahwa kegiatan penertiban tersebut tidak menyasar area operasi resmi perusahaan, melainkan praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) oleh pihak lain di sekitar kawasan konsesi.
Laporan perusahaan terhadap aktivitas tambang ilegal itu telah ditindaklanjuti dan bahkan telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Perusahaan juga mendukung penuh langkah Satgas PKH.
“Kami mendukung penuh langkah Satgas PKH yang kini melakukan penertiban di bekas wilayah PETI tersebut. Tindakan ini sejalan dengan komitmen kami dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang tertib dan berkelanjutan,” ucapnya.
Sebagai pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), PT MSJ telah beroperasi sejak tahun 2004 dengan wilayah konsesi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Seluruh kegiatan produksi dan operasional dijalankan berdasarkan izin resmi serta mengikuti ketentuan lingkungan dan kehutanan yang berlaku. Perusahaan juga berkomitmen menjaga prinsip keterbukaan dan kepatuhan hukum dalam setiap aktivitasnya.
“Kami menjalankan seluruh kegiatan usaha secara legal, transparan, dan bertanggung jawab. PT MSJ akan terus bekerja sama dengan instansi terkait untuk memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan industri pertambangan nasional,” ungkapnya. (Nto)