KPPU: Perkara Merger dan Akuisisi Diprediksi semakin Meningkat di Tahun 2025

IndonesiaInside.id – Dalam sebuah acara bertajuk “Strategic Insights: Key Trends and 2025 Outlook on Competition Policy” yang berlangsung di Jakarta belum lama ini. Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando memprediksi bahwa aksi Merger dan Akuisisi di Indonesia akan meningkat, terutama di sektor-sektor tertentu. Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan-perusahaan besar yang akan semakin berfokus pada penguatan portofolio produk.

“Jumlah aksi merger dan akuisis di tahun 2025 akan semakin meningkat,” ujar Aru di hadapan para Advokat yang tergabung pada Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA) yang hadir di acara tersebut.

Aru memaparkan perkembangan pelaksanaan tugas KPPU di mana jumlah sanksi denda perkara pelanggaran Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 dari tahun 2000 hingga 2024 telah mencapai Rp1,074 triliun.

Dari sejumlah perkara yang ditangani KPPU, tren perkara pesekongkolan tender masih mendominasi yakni sebesar 70% terutama di awal KPPU berdiri. Namun, tren 10 tahun terakhir, perkara tender mengalami penurunan meskipun jumlahnya masih fluktuatif.

“Perkara tender lebih bersumber dari laporan masyarakat maupun pelaku usaha,” ujar Aru.

Meski demikian, Aru menyampaikan proyeksi merger dan akuisisi di tahun 2025 yang akan terus meningkat, setidaknya meliputi adanya peningkatan konsolidasi di sektor tertentu dimana perusahaan besar akan semakin berfokus pada penguatan portofolio produk.

Kemudian transformasi digital dan inovasi teknologi, perusahaan akan mencari peluang untuk mengakuisisi perusahaan startup yang memiliki keunggulan dalam digitalisasi dan inovasi. Ekspansi pasar global, banyak perusahaan luar negeri yang akan mencari peluang merger dan akuisisi di Indonesia untuk memperluas jangkauan geografis dan meningkatkan kapasitas operasional mereka.

Terakhir, restrukturisasi dan efisiensi operasional, perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan biaya produksi cenderung melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan yang memiliki teknologi atau infrastruktur yang dapat mendukung efisiensi biaya.

Aru juga menekankan urgensi amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Seperti kita ketahui, UU 5/99 usianya sudah 25 tahun. Ada hal-hal yang secara signifikan seharusnya diubah,” jelas Aru.

“Sejumlah masalah substanstif yang belum diatur antara lain kelembagaan KPPU, kesekretariatan KPPU, kewenangan upaya paksa KPPU, ekstrateritorial, notifikasi pre-merger, program leniensi, eksekusi Putusan KPPU, dan digital market,” tandasnya. (nia)

Tinggalkan Komentar