Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi VI yang membidangi BUMN, Nevi Zuairina, meminta kementerian BUMN mendesak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membayar kewajiban kepada nasabah pemegang polis. Ia menyebut pengembalian itu berkaitan dengan hati nurani bangsa.
Negara, kata dia, harus hadir dan bertanggung jawab atas semua masalah yang timbul dari perusahaan plat merah. Sebab, kasus Jiwasraya semakin hari kian memanas.
“Bila pemerintah dengan cepat menangani kasus ini, tentunya tidak akan serumit ini penanganannya,” ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/1).
Dia menjelaskan, secara logika, bila dijalankan dengan tepat maka Jiwasraya mestinya tidak sampai rugi hingga triliunan rupiah. Maka itu, sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah harus fokus pada penyelesaian penyelamatan dana nasabah selain proses hukum yang sedang berjalan.
“Bangsa kita sangat diuji pada keadilan yang akan diterapkan untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya ini,” ujar dia.
Dari catatan rapat-rapat DPR antara Komisi VI dengan PT Asuransi Jiwasraya, tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo mencapai 1.286 pemegang polis. Bunga polis yang akan dibayarkan sebesar Rp96,58 miliar.
Nevi menyebut Jiwasraya telah berjanji melunasi pembayaran polis jatuh tempo hingga kuartal III 2020. “Agar kasus ini tidak semakin membesar, Jiwasraya Segera menunaikan kewajibannya kepada nasabah,” ujar dia.
Selain itu, kata dia, hal yang paling mendasar adalah pemerintah harus segera membentuk lembaga penjamin polis. Ini agar kasus gagal bayar polis asuransi tidak terulang kembali sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.40/2014 tentang Perasuransian.
“Maka, Fraksi PKS kompak menandatangi usulan pansus Jiwasraya,” ujar dia.(EP)