Indonesiainside.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap isu-isu strategis yang berdampak luas pada masyarakat. Dalam pidato penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7), Puan menyebut sejumlah agenda penting yang kini tengah dikawal oleh DPR, mulai dari rencana penulisan ulang buku sejarah nasional hingga kebijakan tarif dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia.
“Rencana penulisan ulang buku sejarah Indonesia menjadi salah satu isu penting yang dikawal DPR, karena revisi sejarah merupakan hal penting dalam konteks pembangunan kebudayaan dan identitas bangsa,” ujar Puan.
Isu lain yang turut diawasi dengan ketat adalah kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Menurut Puan, keputusan tersebut memiliki implikasi strategis terhadap hubungan dagang dan posisi ekonomi nasional. “Pemberlakuan tarif resiprokal Amerika terhadap Indonesia, pengawasan terhadap maraknya beras oplosan, pengawasan terhadap penerapan restorative justice agar sesuai prinsip keadilan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, DPR juga menaruh perhatian serius pada mekanisme penyadapan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, agar tetap menjaga ruang privasi publik. “Pengawasan terhadap mekanisme penyadapan oleh aparat penegak hukum, penataan ulang dan pengelolaan seluruh pulau di Indonesia, rencana penulisan ulang buku sejarah,” kata Puan menegaskan kembali.
Dalam pidatonya, Puan juga menyebut DPR tengah mengevaluasi sejumlah isu sosial yang berdampak langsung terhadap masyarakat, antara lain pelayanan kesehatan di wilayah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (3T), serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Selain itu, DPR mengawasi penerapan pajak penghasilan untuk perdagangan online, serta menyoroti penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring.
“Evaluasi akses pelayanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), evaluasi penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online, evaluasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025, evaluasi penerapan kebijakan pemungutan pajak penghasilan perdagangan online,” terang Puan.
DPR juga memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun ini masuk dalam agenda pengawasan, termasuk aspek pelayanan jemaah. Sementara itu, keselamatan kerja di perusahaan tambang juga tidak luput dari perhatian parlemen. “Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Evaluasi terhadap keselamatan kerja di perusahaan tambang,” lanjut politisi PDIP itu.
Menutup pidatonya, Puan menyampaikan sejumlah capaian DPR dalam masa persidangan ini. Salah satunya adalah persetujuan penetapan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai mitra kerja Komisi VI, dan juga Komisi XI, terkait pengelolaan holding investasi BUMN serta distribusi barang dan jasa.
“Langkah ini sebagai tindak lanjut menjalankan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan Undang Undang tentang Badan Usaha Milik Negara,” pungkas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.