Indonesiainside.id — Kekhawatiran sebagian masyarakat bahwa data usaha dan kondisi ekonomi keluarga akan berujung pada kewajiban pajak menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kondisi ini membuat petugas sensus di lapangan kerap menghadapi kesulitan menggali informasi secara lengkap dari responden.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan kepentingan perpajakan dan seluruh data yang dihimpun dijamin kerahasiaannya.
“Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami pastikan rahasia data terjaga,” kata Sonny di Semarang, Kamis.
Menurut dia, masyarakat tidak perlu takut atau khawatir memberikan informasi kepada petugas sensus. Sebaliknya, data yang akurat sangat dibutuhkan untuk menghasilkan gambaran nyata kondisi perekonomian Indonesia.
Meski demikian, persepsi bahwa pendataan pemerintah dapat berujung pada penambahan beban pajak masih ditemui di sejumlah daerah. Akibatnya, sebagian responden memilih memberikan jawaban terbatas, bahkan ada yang enggan mengungkapkan kondisi usaha sebenarnya.
Padahal, Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu agenda strategis nasional untuk memetakan aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh, mulai dari pelaku usaha mikro hingga perusahaan besar, termasuk kondisi ekonomi rumah tangga.
Secara nasional, BPS menargetkan pendataan terhadap sekitar 32 juta pelaku usaha. Selain itu, sebanyak 289,3 juta jiwa yang tergabung dalam 95,3 juta keluarga juga menjadi sasaran sensus.
Sonny menegaskan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Pembangunan yang tepat sasaran harus didukung data yang berkualitas. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita harus memahami struktur ekonomi Indonesia secara baik,” ujarnya.
Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang program pembangunan sesuai karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.
“Data sensus akan memetakan kondisi masing-masing daerah secara lengkap,” katanya.
Sensus Ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia. BPS mengimbau masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar agar hasil pendataan mampu menggambarkan kondisi ekonomi nasional secara akurat.