Sindir Wamenkumham, Politisi Demokrat: Harusnya Buka dan Seret Siapa ‘Madam’ Bansos

Indonesiainside.id, Jakarta – Politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution menanggapi pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej yang menyinggung hukuman mati bagi koruptor di masa pandemi.

Syahrial Nasution menilai apa yang disampaikan Edward Omar Sharif Hiariej sudah basi, karena opsi hukuman mati sudah beberapa kali ditegaskan KPK.

Menurutnya, justru yang harus ditekankan Wamenkumham adalah mendesak KPK buka-bukaan soal ‘madam’ bansos yang kerap dikait-kaitkan dengan elite parpol besar.

“Wamenkumham lebih layak kritisi KPK untuk buka dan seret siapa ‘madam’ yang ikut menikmati jarahan dana Bansos? Karena Ketua KPK sudah komit akan menuntut mati pejabat yang mengorupsi dana Covid,” tegas Syahrial di akun Twitternya, Selasa (16/2).

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai mantan menteri KKP Edhy Prabowo serta mantan Mensos Juliari Peter Batubara, layak dihukum mati karena kasus korupsi.

“Kita ketahui bahwa 2 menteri kena OTT KPK. Keduanya melakukan perbuatan korupsi dan kemudian kena OTT KPK. Bagi saya mereka layak dituntut Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor yang mana pemberatannya sampai pidana mati,” kata Edward Omar Sharif Hiariej saat menjadi pembicara dalam “Telaah Kritis Terhadap Arah Pembentukan dan Penegakkan Hukum di Masa Pandemi” di akun YouTube Kanal Pengetahuan FH UGM, Selasa (16/2).

Menurut guru besar ilmu Hukum Pidana di Universitas Gajah Mada itu, ada dua alasan pemberat bagi keduanya. Pertama, mereka melakukan itu dalam keadaan darurat, yaitu di masa pandemi Covid-19.  Ditambah lagi, kedua pejabat dari Gerindra dan PDI Perjuangan itu melakukan kejahatan tindak pidana korupsi ketika mereka memegang jabatan di pemerintahan.(EP)

 

Tinggalkan Komentar