Indonesiainside.id, London – Shamima Begum memenangkan hak untuk menentang keputusan pemerintah Inggris yang mencabut kewarganegaraannya secara langsung. Pengadilan Banding memutuskan Kamis (16/7), bahwa ia tidak mendapatkan persidangan yang adil mengenai masalah tersebut.
Begum, sekarang berusia 20 tahun, adalah satu dari tiga siswi Inggris yang bepergian bersama ke wilayah yang dikendalikan kelompok Islam State (DEASH) pada 2015. Begum, meninggalkan London pada usia 15 dengan dua siswi lainnya untuk bergabung dengan kelompok ekstrimis IS.
“Saya mencapai kesimpulan tegas, mengingat bahwa satu-satunya cara di mana dia dapat memiliki banding yang adil dan efektif adalah diizinkan untuk datang ke Inggris guna mengejar keadilan atas bandingnya pada fakta-fakta dari kasus ini, lebih penting daripada masalah keamanan nasional,” kata Lord Justice Flaux, salah satu dari tiga hakim dalam kasus ini.
Pengacara Begum berpendapat kepada pengadilan negara itu bahwa wanita berusia 20 tahun yang saat ini tinggal di kamp pengungsi di Suriah itu tidak dapat diharapkan untuk berdebat atas kasusnya. Ia berharap memiliki persidangan yang adil dalam kondisi seperti itu.
“Begum tidak pernah memiliki kesempatan yang adil untuk memberikan sisi ceritanya. Dia tidak takut menghadapi keadilan Inggris, dia menyambutnya. Tetapi pengabaian kewarganegaraannya tanpa kesempatan untuk membersihkan namanya bukanlah keadilan, itu adalah sebaliknya,” kata Daniel Furner, pengacara Begum.
Putusan terbaru ini menguntungkannya, berarti dia bisa muncul di hadapan pengadilan di London. Meskipun pemerintah Inggris terus-menerus menyatakan mereka tidak akan membantunya kembali dari Suriah.
Tetapi, dilansir dari The New Arab, pemerintah Inggris mengatakan mereka akan mengajukan banding atas keputusan ini, dan menyebut bahwa keputusan pengadilan mengecewakan. Tim pembela hukumnya berpendapat bahwa keputusan untuk mencabut kewarganegaraannya adalah ilegal berdasarkan perjanjian hukum internasional, karena membuatnya jadi tanpa kewarganegaraan.
Komisi Banding Imigrasi Khusus (Siac) memutuskan pada Februari lalu, bahwa Begum dapat mengklaim kewarganegaraan Bangladesh karena warisan orang tuanya, yaitu kebangsaan ibunya. Menteri Dalam Negeri Sajid Javid dikritik atas keputusannya untuk mencabut kewarganegaraan Begum setelah bayinya yang berusia tiga minggu meninggal karena pneumonia pada Maret tahun lalu.
Pengacara Begum mengatakan kepada pengadilan bahwa ia berisiko mati, diperlakukan tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. Ia juga bisa digantung jika dipaksa pergi ke Bangladesh.
Tim hukumnya juga berpendapat bahwa kondisi buruk di kamp Al-Roj Suriah, tempat Begum tinggal setelah dipindahkan dari kamp Al-Hol untuk keselamatannya, melanggar hak asasi manusianya. Sumber-sumber keamanan Inggris mengatakan Begum adalah ancaman keamanan karena perannya yang diduga dalam polisi moralitas IS, penggunaan senjata api, dan dugaan penjahitan bom ke rompi peledak. (NE)