Bisa Ancam Pemerintah, Rekening Jumbo Sindikat Narkoba Rp120 Triliun Harus Diusut

Indonesiainside.id, Jakarta – Rekening jumbo milik sindikat narkoba yang diduga mencapai Rp120 triliun bisa menjadi ancaman bagi pemerintah jika ditujukan untuk hal negatif.

Dalam bisnis gelap narkoba, sangat memungkinan terjadi nilai transaksi yang sangat besar. Bahkan bisa lebih besar dari Rp120 triliun sebagaimana temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen (Pur) Anang Iskandar menyarankan Polri segera menindaklanjuti temuan PPATK terkait rekening jumbo Rp120 triliun diduga milik sindikat narkoba karena dapat menjadi ancaman bagi pemerintah. Menurut dia, temuan beberapa rekening dengan jumlah Rp120 triliun nominalnya melebihi APBD DKI. Apabila digunakan untuk hal-hal yang negatif, bisa menjadi ancaman bagi pemerintah.

“Laporan PPATK penting ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan agar mendapatkan kejelasan tentang asal usul dananya,” kata Anang Anang yang dihubungi di Jakarta, Jumat (8/10).

Menurut Kepala BNN periode 2012-2015 ini, Kepala PPATK Dian Ediana Rae belum menjelaskan kepada siapa Informasi Hasil Analisis (IHA) terkait temuan rekening jumbo tersebut diberikan apakah kepada BNN atau Polri.
Namun, kata dia, yang terpenting adalah laporan temuan PPAT tersebut segera ditindaklanjuti baik oleh Polri maupun BNN.

Untuk itu, lanjut Anang, Polri perlu menelusuri tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kejahatan sindikat narkoba tersebut. “Penyelidikan terkait TPPU sangat penting untuk mengungkap pengedarnya melalui penelusuran hasil kejahatannya dan aset hasil kejahatan narkotika dilakukan pembuktian terbalik di pengadilan,” ujar Dosen Sekolah Kajian Strategik Universitas Indonesia tersebut.

Apabila tidak dapat dibuktikan sebagai aset yang sah, lanjut Anang, aset tersebut dirampas untuk kepentingan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahguna dan Peredaean Gelap Narkova (P4GN) dan rehabilitasi penyalahguna narkotika. “Ya uang kotor tersebut perlu telusuri di mana disembunyikan dan lari ke mana? Itu sebabnya perlu dikejar dengan TPPU,” ujar Anang.

Sebelumnya, Kepala PPATK Dian Ediana Rae menyatakan telah menyampaikan persoalan rekening Rp120 triliun tersebut di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI. Pihaknya telah memberikan informasi terkait itu kepada lembaga terkait.

Dian mengatakan informasi rekening jumbo Rp120 triliun tersebut merupakan angka konservatif yang ditotalkan dari transaksi selama periode 2016 sampai dengan 2020. Dia mengatakan kasus aliran dana Rp120 triliun itu melibatkan pihak yang terlapor melibatkan sejumlah orang dan sejumlah korporasi.

Totalnya ada 1.339 individu dan korporasi yang PPATK periksa dan catat sebagai aliran transaksi keuangan yang mencurigakan yang datang dari tindak pidana narkoba. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala PPATK pada wawacara di Podcast edisi khusus, “Menjawab Rp120 Triliun” yang diunggah di kanal YouTube milik PPATK, Rabu (6/10). (Aza/Ant)

 

Tinggalkan Komentar