Komisi IV Dorong Percepatan Penyelesaian Pembangunan SMK Kehutanan Sorong

Indonesiainside.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan SMK Kehutanan di Sorong, Papua Barat Daya, agar kegiatan pendidikan segera dapat berjalan meskipun sebagian proyek bangunannya tengah menghadapi permasalahan hukum.

Dalam kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI ke Sorong, Abdul Kharis menjelaskan bahwa pembangunan SMK Kehutanan tersebut sempat terhenti akibat adanya kasus hukum yang menjerat salah satu proyek fisik di lokasi tersebut. Namun demikian, seluruh sarana dan prasarana pendukung pendidikan dinilai sudah siap digunakan.

“Bangunan di belakang ini memang sempat mangkrak karena ada kasus hukum. Tapi seluruh persiapan pendidikan sudah lengkap, asrama dan perlengkapannya juga sudah tersedia. Jadi kami berharap, proses hukum silakan berjalan, tapi kegiatan pendidikan di SMK Kehutanan ini jangan ikut terhenti,” ujar Abdul Kharis di Sorong, dikutip Jumat (31/10).

Ia menambahkan bahwa nilai proyek yang bermasalah hanya merupakan sebagian kecil dari total pembangunan SMK Kehutanan Sorong. Karena itu, jika pembangunan dibiarkan mangkrak, potensi kerugiannya justru akan jauh lebih besar.

“Yang bermasalah itu nilainya sekitar Rp1,8 miliar, sementara total proyek ini mencapai puluhan miliar rupiah. Jadi kalau dibiarkan berhenti, malah bisa rusak semua dan kerugiannya lebih besar lagi,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut.

Abdul Kharis juga mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera melanjutkan program pembangunan SMK Kehutanan Sorong agar kegiatan belajar-mengajar dapat dimulai paling lambat pada tahun 2026.

“Saya berharap tahun 2026 SMK Kehutanan ini sudah bisa berjalan. Proses hukum silakan dilanjutkan, tapi kegiatan pendidikannya jangan sampai tertunda,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan SMK Kehutanan di Sorong tidak dimaksudkan untuk menggantikan sekolah serupa di Manokwari, melainkan menjadi pelengkap yang saling memperkuat pengembangan pendidikan vokasi di bidang kehutanan di wilayah timur Indonesia.

“SMK Kehutanan Sorong ini bukan menggantikan yang di Manokwari, tapi akan menjadi dua. Keduanya sama-sama penting untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di sektor kehutanan, khususnya di Papua Barat Daya dan Papua pada umumnya,” pungkas Abdul Kharis.

Tinggalkan Komentar