Azka Salsabila datang dengan cerita yang berbeda. Ia bukan penerima perahu, bukan penerima kaki palsu, bukan penerima bedah rumah. Ia menerima bantuan pendidikan berupa SPP.
Dalam kesaksiannya, ia menceritakan bahwa ia beberapa kali datang ke kantor BAZNAS Enrekang. Membawa dokumen. Mengikuti proses. Bahkan sempat dites bacaan doa, hafalan Al-Qur’an, dan pengetahuan tentang ke-BAZNAS-an.
Pertemuan pertama membawa berkas. Pertemuan kedua menjalani tes. Pertemuan ketiga menerima bantuan.
Di permukaan, cerita itu tampak kecil. Tetapi bagi mahasiswa, SPP bisa menjadi tembok. Tidak semua orang berhenti kuliah karena tidak mampu berpikir. Banyak yang berhenti karena tidak mampu membayar.
Dalam episode yang sama, ada Murzal Alias. Ia membutuhkan biaya penelitian agar bisa menyelesaikan studi. Penelitiannya bermasalah. Ikan yang menjadi materi riset mati-mati. Dana habis. Kuliah belum selesai. Beasiswa Bidikmisi hanya sampai semester delapan. Setelah itu, ia harus mencari jalan lain.
Ada pula Zulhajir, penerima bantuan pendidikan kader imam dan dai. Ia mendapat informasi dari senior kampus, mengajukan permohonan, melengkapi berkas, dan menerima bantuan lewat transfer.
Tiga cerita ini memperlihatkan sisi lain dari zakat: pendidikan.
Bantuan tidak selalu datang dalam bentuk beras atau uang makan. Kadang ia datang sebagai biaya SPP, biaya penelitian, atau dukungan untuk mencetak imam dan dai. Dampaknya mungkin tidak langsung tampak seperti rumah yang berdiri atau kaki palsu yang dipakai berjalan. Tetapi ia bekerja diam-diam di masa depan seseorang.
Pendidikan adalah jenis bantuan yang hasilnya sering terlambat terlihat. Hari ini ia hanya membayar semester. Besok ia bisa melahirkan sarjana, peneliti, guru, imam, atau dai yang kembali mengabdi kepada masyarakat.
Di ruang sidang, mereka bersaksi bukan untuk membuat kisah indah. Mereka hanya menjawab pertanyaan. Namun dari jawaban-jawaban itu, tampak bahwa bantuan BAZNAS Enrekang tidak berhenti sebagai administrasi. Ia bergerak ke ruang kelas, laboratorium, kampus, dan masa depan anak-anak muda Enrekang.
Mereka Menjawab: Tidak
Di akhir pemeriksaan, ada satu pertanyaan yang diarahkan kepada para saksi.
Apakah terdakwa pernah meminta imbalan atau bagian dari dana bantuan yang diberikan?
Pertanyaan itu penting. Sebab di sanalah inti moral perkara ini diuji. Bila bantuan yang diterima mustahik dipotong, diminta kembali, atau dijadikan alat memperkaya diri, maka manfaat sosial akan kehilangan maknanya. Tetapi bila bantuan sampai kepada penerima, digunakan, dan dirasakan manfaatnya, maka cerita menjadi lain.
Para saksi menjawab serentak.
“Tidak.”
Satu kata. Pendek. Tegas. Tetapi bobotnya besar.
Kata “tidak” itu datang dari penerima bantuan usaha, perahu, kaki palsu, bedah rumah, pendidikan, dan penelitian. Mereka bukan datang sebagai pejabat. Mereka datang sebagai orang-orang yang hidupnya pernah disentuh bantuan.
Di sinilah ruang sidang menjadi panggung ironi. Para penerima manfaat hadir untuk menjelaskan bahwa bantuan itu nyata. Bahwa mereka merasakannya. Bahwa tidak ada bagian yang diminta kembali oleh terdakwa. Namun orang-orang yang dikaitkan dengan penyaluran bantuan itu justru telah menanggung tuduhan berat, kelelahan panjang, reputasi yang runtuh, dan integritas yang dipertaruhkan.
Hukum pada akhirnya bicara melalui putusan. Tetapi sebelum putusan itu dibacakan, manusia-manusia kecil telah lebih dulu bicara melalui kesaksian.
Mereka berkata: kami menerima. Kami menggunakan. Kami terbantu.
Dan ketika fakta itu berdiri satu per satu, perkara ini tidak lagi hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ia menjadi cerita tentang nama baik yang terluka, tentang proses hukum yang menguras hidup, dan tentang betapa mahalnya membuktikan bahwa seseorang tidak bersalah.
Diketahui, perkara BAZNAS Enrekang bermula dari tuduhan dugaan korupsi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah periode 2021–2024 dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp16,6 miliar. Tuduhan ini kemudian berkembang menjadi proses hukum terhadap enam pimpinan/eks pimpinan BAZNAS Enrekang, meski sejak awal pihak BAZNAS membantah adanya penyalahgunaan dana umat.
Dalam persidangan, sejumlah saksi yang dihadirkan justru menerangkan bahwa bantuan BAZNAS benar-benar diterima dan bermanfaat. Para penerima manfaat menceritakan bantuan untuk usaha, perahu penyeberangan, kaki palsu, bedah rumah, biaya pendidikan, penelitian kuliah, pengobatan, hingga kaderisasi imam dan dai. Mereka juga menyatakan tidak pernah diminta imbalan atau bagian dari dana bantuan.
Fakta-fakta persidangan itu menjadi titik penting. Bantuan yang sebelumnya dimasukkan dalam perkara sebagai bagian dari dugaan kerugian negara, di ruang sidang justru terbukti memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Kesaksian para mustahik memperlihatkan sisi ironis perkara ini: program yang membantu warga miskin, difabel, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat desa justru sempat dipersoalkan sebagai tindak pidana korupsi.
Pada 7 Mei 2026, Majelis Hakim Tipikor PN Makassar menjatuhkan vonis bebas terhadap enam terdakwa. Hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, serta memerintahkan pemulihan kedudukan, harkat, dan martabat mereka.
Setelah vonis bebas, JPU tetap mengajukan banding. Namun permohonan banding tersebut kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, putusan bebas terhadap para terdakwa tetap berdiri, sekaligus menjadi penegasan bahwa tuduhan korupsi dalam perkara BAZNAS Enrekang tidak terbukti di pengadilan.
Fakta-fakta persidangan ini menjadi pondasi kokoh bagi Majelis Hakim Sidang Tipikor BAZNAS Enrekang untuk membebaskan para terdakwa dengan putusan “Final dan Mengikat” pada Kamis, 7 Mei 2026, dan seharusnya tidak ada lagi upaya hukum dari JPU.