Indonesiainside.id, Jakarta – Koordinaror Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto, menilai pemerintah gagal memahami kondisi dan masalah-masalah yang terjadi dalam tata kelola BPJS Kesehatan. Ia menyebut solusi tetap kelola BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran, karena akar masalah badan itu adalah sistem manajemen yang amburadul.
Dia menuturkan, defisit BPJS Kesehatan selalu terjadi dan mengalami peningkatan yang begitu signifikan di setiap tahun. Pada 2017, BPJS Kesehatan defisit Rp1,6 triliun. Berikutnya, pada 2018 defisit meningkat tajam menjadi Rp9,1 triliun. Sementara, pada 2019, lonjakan defisit kembali terjadi sehingga nilainya menjadi Rp15,5 triliun.
Akan tetapi, pembenahan dalam pengelolaan keuangan BPJS menurutnya seperti terabaikan begitu saja. “Yang selalu diandalkan adalah menaikkan biaya iuran dari peserta BPJS,” kata Adri.
Pada 2020, saat iuran BPJS Kesehatan naik dua kali lipat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani selalu menyarankan agar peserta kelas I dan kelas II pindah ke kelas III. “Saya khawatir, Sri Mulyani tidak memahami masalah secara utuh jika mengusulkan semua orang pindah kelas ke kelas III,” ucap Adri di Jakarta, Ahad (17/5).
Adri menilai saran Sri Mulyani itu tidaklah tepat. Pasalnya, selama ini persoalan layanan justru selalu dialami para peserta kelas III. Ini karena kelas tersebut diisi oleh kaum papa, mayoritas masyarakat prasejahtera, sering kali mereka tidak mendapatkan pelayanan faskes BPJS secara optimal oleh karena beberapa kendala.
Beberapa kendala di kelas III yang selama ini terjadi di antaranya antrean harian menumpuk di rumah sakit sehingga pelayanan tidak dapat di rasakan oleh peserta BPJS. Apalagi sakit yang tidak bisa di undur untuk datang kembali keesokan harinya.
Kendala kedua, rawat inap faskes kelas III sering kali diklaim penuh oleh pihak rumah sakit. Akibatnya, peserta BPJS kelas III sering kali kebingungan.dan ujung-ujungnya diminta bayaran normal.
“Dari dua masalah di atas, bisa menjadi akar masalah kenapa pada 2019 lonjakan defisit begitu tajam, bisa jadi karena masyarakat jengah dengan polah tingkah laku ketidakjelasan sistem BPJS di RS,” tutur Adri.
Adri mengatakan, jika Sri Mulyani menyarankan masyarakat mengambil kelas III, mengapa faskes di rumah sakit tidak dihilangkan saja. Ini agar semua masyarakat merasakan keadilan dan tidak ada lagi pengelompokan masyarakat dalam bentuk kasta-kasta.
“Jadi keliru, jika masalah kenaikan BPJS dijadikan sebagai bahan konflik yang terjebak dalam komoditas politik. Ini bukan masalah si kaya keberatan naik kelas, atau si miskin yang keberatan atas mahalnya biaya hidup bulanan. Tapi kebijakan menaikkan BPJS itu memang salah total, dan sepertinya Sri Mulyani gagal memahami inti masalah dalam pengelolaan keuangan BPJS, dan Jokowi gagal memahami masalah masyakarat dalam BPJS,” ucap Adri. (AIJ)