Suku Dayak Minta Lahan 5 Hektare dan Diprioritaskan di Ibu Kota Negara

Indonesiainside.id, Jakarta – Masyarakat Suku Dayak minta diberikan lahan seluas 5 hektare per keluarga sekaligus lapangan pekerjaan di wilayah calon ibu kota negara.

Permintaan tersebut berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Selain dua tuntutan tersebut, mereka juga meminta adanya hutan adat minimal 10 hektare.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berjanji akan menindaklanjuti beberapa permintaan tersebut. Dia mengatakan pihaknya akan menyampaikan keinginan masyarakat Dayak kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertahanan Nasional (BPN) agar bisa diakomodasi dengan baik.

“Tentunya nanti akan kami sampaikan ke Kementerian ATR/BPN untuk melihat akomodasi dari permintaan tersebut,” katanya saat ditemui di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (17/10).

Meski begitu, dia belum dapat memastikan luas lahan yang akan disiapkan oleh pemerintah. Menurut dia, hal tersebut merupakan kewenangan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

“Itu Menteri ATR yang lebih bisa menjawab,” ujarnya.

Dia menegaskan, berbagai pembangunan ibu kota baru tidak hanya fokus mengembangkan wilayah inti yang menjadi tujuan. Pemerintah juga akan membangun berbagai wilayah kota penyangga di sekitarnya.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk lokal juga menjadi pertimbangan. “Termasuk bagaimana caranya membangun masyarakat lokal sehingga mereka nanti bisa berbaur dengan mudah di ibu kota baru tersebut,” katanya.

Terkait permintaan masyarakat Suku Dayak yang ingin diprioritaskan dengan diberikan porsi lebih pada lapangan pekerjaan di ibu kota baru, akan ditindaklanjuti juga oleh Bambang.

Dia mengatakan pemerintah memang membutuhkan partisipasi dari semua pihak selama masa pemindahan ibu kota baru dan akan mendahulukan adanya ketersediaan tenaga kerja dari penduduk lokal.

Bambang menambahkan, pihaknya akan memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada masyarakat lokal dalam waktu dekat. Jika ibu kota negara di Kalimantan Timur sudah jadi, mereka bisa mendapat peluang yang baik.

“Itu pasti dengan kebutuhan tenaga kerja begitu besar tapi pada saat yang sama akan diberikan pelatihan sehingga saat kotanya beroperasi tetap mendapat peluang bekerja yang baik,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dagut H Djunas berharap pemerintah bisa memberikan lahan seluas lima hektare per keluarga dan 10 hektare hutan adat untuk 285 desa masyarakat Dayak.

Tokoh Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Dolvina Damus juga berharap pemerintah bisa memprioritaskan masyarakat Suku Dayak dengan memberikan porsi lebih pada lapangan pekerjaan agar dapat berkontribusi memajukan pembangunan Indonesia. (Aza/Ant)

Tinggalkan Komentar