Indonesiainside.id, Jakarta – Peneliti Sejarah Budaya Maluku, Prof. Mus Huliselan, mengatakan, kesultanan Tidore adalah salah satu kesultanan dari empat kesultanan yang terdapat di Maluku Utara. Ia menyebut, Kesultanan Tidore di samping Kesultanan Ternate pada masa lampau memegang pernanan penting dalam arus perdagangan rempah-rempah dunia.
Kesultanan Tidore berada di sebuah pulau kecil bergunung api, karena itulah ia disebut sebagai KIE MA-KOLANO (penguasa pulau) yang luasnya 165,36 km2 dengan penduduk saat ini 58.156 jiwa.
“Orang akan bertanya kenapa pada pulau sekecil ini telah berdiri sebuah kesultanan yang begitu besar pengaruhnya di zaman lampau? Ini tidak lain karena kaitannya dengan rempah-rempah, cengkeh, yang hanya tumbuh pada 5 pulau, Tidore, Ternate, Makian, Moti, dan Kesiruta secara liar dan kira-kira pada tahun 1450-an baru mulai dibudidaya,” kata Mus Huliselan dalam seminar yang bertajuk ‘Peran Sultan Zainal Abidin Syah dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI’ di UNJ, Jakarta, Kamis (12/3).
Dia menjelaskan, cengkeh pada abad 14 bahkan jauh sebelum itu telah menjadi tanaman incaran dunia yang nilainya melebihi emas. Cengkeh telah memberikan kelimpahan kekayaan kepada Kesultanan Tidore yang terdampak pada langsung pada perluasa pengaruhnya terhadap daerah sekitar. Bahkan dampaknya sampai ke Irian (sekarang Papua).
Dengan demikian, tidak mengherankan jika dalam perselisihan negara Indoensia dan Belanda, tentang Irian Barat, Sultan Tidore Zainal Abidin Syah telah memegang peranan penting sebagai seorang tokoh utama dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. “Tanpa dia wajah dan sejarah NKRI mungkin akan lain,” tutur Mus Huliselan.
Lalu seberapa besar peranan dan keterlibatan Zainal Abidin Syah sebagai Sultan Tidore dan gubernur pertama provinsi perjuangan Irian Barat dalam pengembalian Irian Barat?
Untuk menjawab hal itu, Mus Huliselan mengaku telah melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan heuristik. Kedua pendekatan itu dilakukan dengan cara turun ke lapangan secara langsung untuk melakukan wawancara dengan berbagai narasumber yang terdiri dari tokoh-tokoh adat dan pemuka masyarakat. Narasumber itu memiliki memori tentang Sultan Zainal Abidin Syah. Penelitian juga dilakukan dengan cara pengumpulan sumber data sekunder berupa buku-buku dan arsip.
Zainal Abidin Syah Sultan Tidore dan Gubernur pertama Provinsi Perjuangan Irian Barat
Dikisahkan Mus Huliselan, gejolak yang berkepanjangan di Irian Barat antara Belanda dan Republik Indonesia telah menampilkan Sultan Tidore Zainal Abidin Syah sebagai tokoh yang berpengaruh atas kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Masyarakat Tidore mengenal Zainal Abidin Syah sebagai seorang pejuang yang santun dan berpendirian tegas. Mus Huliselan mengaku mendapat riwayat singkat yang diperoleh langsung dari Hasan Amiruddin (anak laki-laki dari adik kandung Sultan Zainal Abidin Syah).
Riwayat hidup Sultan Zainal Abidin Syah memperlihatkan kemampuan dan kecakapannya tidak diragukan untuk ditunjuk sebagai seorang gubernur. Penetapan Tidore (Soa Sio) sebagai Ibu Kota provinsi perjuangan Irian Barat dan Zainal Abidin Syah Sebagai gubernur oleh Presiden Soekarno tentu telah melalui satu perhitungan politik dan strategi yang matang.
“Presiden Soekarno memahami benar bahwa tanpa mengikat dan mengikut sertakan Tidore dengan sultannya dalam perjuangan pembebasan Irian Barat akan sulit untuk menarik masuk Irian Barat ke dalam kekuasaan RI,” ucap Mus Huliselan.
Sama halnya dengan Belanda. Belanda melihat Tidore dan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai kunci yang dapat menutup atau membula peluang mempertahankan Irian Barat sebagai bagian dari wilayah kekuasaan mereka.
Maka itu, pada bulan Februari 1949, pemerintah Belanda mengundang Sultan Tidore Zainal Abidin Syah diundang untuk berkunjung ke Irian Barat (Manokwari). Di Manokwari, Sultan dibujuk untuk menandatangani satu pernyataan yang telah disiapkan oleh Belanda. Hal itu dimaksudkan untuk menyerahkan Irian Barat ke tangan pemerintah Belanda.
“Namun ditolak oleh Sultan,” kata Mus Huliselan. Dia mengatakan, Amin Faaroeq (Jojao Kesultanan Tidore) menyatakan bahwa, sultan diundang oleh Belanda ke Manokwari. Sultan berangkat bersama mote-mote (sekretaris sultan), Abdullah Togugu, dan Kapita Lau (panglima perang). Dalam pembicaraan dengan Belanda, Sultan diajak kerjasama dan bergabung dengan Belanda. Sebagai imbalannya, Belanda akan menjamin kehidupan seluruh anggota kesultanan.
Dalam proses perundingan itu, Sultan diingatkan oleh Kapita Lau dengan menginjak kakinya sambil berkata ‘sango ifa (jangan menjawab), lepo ifa (jangan menandatangani). Sultan menjawab, ‘saya tidak akan berkhianat kepada rakyat’ sambil menepuk meja.
Pertemuan Manokwari dilakukan sebelum konferensi meja bundar (KMB) pada 23 Agustus 1949. Belanda berharap Sultan Zainal Abidin Syah menandatangani persetujuan tersebut. Jika disetujui, Belanda dapat menggugurkan tuntutan Indonesia atas Irian Barat di KMB.
Dalam KMB 23 Agustus-2 November 1949 masalah Irian Barat tidak dapat diselesaikan. Untuk menghindari dead lock, maka diambil jalan keluar dengan ketetapan bahwa dalam waktu satu tahun sesudah penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), masalah kedudukan kenegaraan Irian Barat diselesaikan melalui perundingan antara RIS dan Belanda.
Hasil KMB kemudian dilaporkan oleh perdana menteri Nit Ide anak agung kepada Badan Perwakilan sementara di Makassar pada 15 November 1949 dan pada umumnya dapat menerima hasil KMB tersebut.
Hanya Sultan Zainal Abidin Syah yang menolak dan mengatakan, sejak masa kesultanan Tidore sampai turun temurun Irian Barat merupakan bagian tak terpisah dari kesultanan Tidore. Maka itu, pimpinan daerah swapraja memiliki hak penuh dan saja terhadap wilayah Irian Barat. Ia mengusulkan jika sengketa sudah selesai maka hak sah kesultanan Tidore atas Irian Barat diakui.
“Di sinilah sekali lagi Kesultanan Zainal Abidin Syah ingin mengingatkan tokoh bangsa bahwa Irian Barat adalah wilayah kesultanan Tidore. Maka itu, Irian Barat adalah bagian dari RIS,” kata Mus Huliselan.
Pada 2 November 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Pada 6 Desember 1949, Komite Nasional Indonesia pusat bersidang dan menerima hasil KMB. Denhan diterimanya persetujua KMB maka terbentuklah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.
Pada 27 Desember 1949, diadakan upacara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan oleh kedus belah pihak. Ternyata, sampai tahun 1953 usaha RI mengembam Irian Barat melalui berbagai Konferensi tingkat menteri (Indonesia-Belanda) belum juga berhasil.
Maka, sejak 1954, pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan masalah itu ke PBB, tetap Belanda tetap tidak mau menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Belanda beralasan Irian Barat dan wilayah Indoensia lainnya memiliki perbedaan budaya. Irian Barat terdiri dari banyak suku bangsa, ekonomi lemah dan pendidikan rendah. Maka itu Belanda ingin tetap mempertahankan Irian Barat.
Kegagalan ini diimbangi oleh presiden Soekarno dengan mengunjungi Tidore pada 18 Juli 1954. Presiden Soekarno bersama Ibu Negara Fatmawati menggunakan Kapal KRI Gajah Mada dan KRO Hangtua. Rombongan berlabuh di Dermaga Kesultanan Dou-Dou Kolano.
Pada Oktober 1955, Indonesia kembali mengusulkan ke PBB untuk membicarakan Irian Barat dalam sidang ke 10 Oktober 1955 dan 12 November 1957. Usulan itu diterima, tetapi kembali tidak dicapai kata sepakat.
Dalam proses persidangan melalui prakarsa PBB, Sultan Tidore Zainal Abidin Syah dipertemukan dengan Belanda. Zainal Abidin Syah ditawarkan tiga opsi.
Pertama, Irian Barat bersama Tidore sebagai sebuah negara merdeka. Kedua, Irian Barat bersama Tidore berdaulat di bawah Kerajaan Belanda. Ketiga, Irian Barat bersama Tidore menyatu dalam Republik Indonesia.
“Zainal Abidin Syah dengan tegas memilih opsi ketiga. Inilah wajah seorang patriot bangsa,” ucap Mus Huliselan.(EP)