Usman Hamid: Tahanan Papua Sering Diperlakukan Tidak Manusiawi

Indonesiainsie.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, tahanan Papua sering memperoleh perlakuan tidak manusiawi. Mereka dipersulit ketika akan bertemu keluarga atau kuasa hukum.

Mereka juga tidak disediakan makanan dan sanitasi layak, tidak memperoleh penanganan medis memadai. Yang mengenaskan lagi, mereka mendapat kekerasan fisik seperti pemukulan oleh aparat.

“Ini jelas pelanggaran HAM, kami mendesak negara untuk segera bertindak, melakukan investigasi secara independen dan membawa semua pihak yang bertanggung jawab ke ranah hukum,” kata Usman seperti dilansir Anadolu Agency di Jakarta, Jumat (26/6).

Penyiksaan itu juga dialami oleh tujuh tahanan hati nurani Papua yang divonis di Balikpapan, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu. “Mereka mengalami penyiksaan sejak proses penangkapan dan pemeriksaan awal,” imbuh Usman.

Misalnya, mata tahanan itu ditutup saat penangkapan dan dipukul di bagian kepala. Di awal pemeriksaan, mereka tak didampingi hukum, bahkan harus dipindahkan paksa dari penjara di Jayapura ke Balikpapan.

Penyiksaan serupa dialami oleh Assa Asso, tahanan nurani Papua yang dituduh makar setelah mengunggah video soal aksi demonstrasi antirasisme ke media sosial pribadi.

Assa yang kini ditahan di Jayapura bahkan tak pernah turut berorasi dalam demonstrasi. Polisi menangkap Assa tanpa menunjukkan surat tugas dan surat penangkapan.

“Bahkan dia mengalami tindakan kekerasan dari aparat, dipukul dan dijemur di bawah terik matahari tanpa pakaian,” kata Usman.

Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya terdapat 53 kasus penyiksaan terhadap tahanan dengan 73 korban sepanjang Juni 2019 hingga Juni 2020. Mayoritas penyiksaan itu dilakukan oleh polisi, sejumlah 43 kasus. Disusul oleh petugas lembaga pemasyarakatan lima kasus, personel TNI empat kasus dan jaksa satu kasus.

Usman mengatakan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak‑Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Komentar Umum No. 20 terhadap Pasal 7 ICCPR secara jelas melarang praktik penyiksaan.

“Tidak terbatas hanya penyiksaan fisik, tapi juga penyiksaan mental atau psikologis,” kata Usman, mengutip Pasal 7 ICCPR.

Selain itu, UU 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas melarang adanya praktik penyiksaan, intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual. Setiap 26 Juni, dunia memperingati hari internasional untuk mendukung korban penyiksaan. (Aza/AA)

Tinggalkan Komentar