Indonesiainside.id – TNI Angkatan Laut (TNI AL) menggagalkan dugaan penyelundupan unsur tanah jarang atau Rare Earth Elements (REE) melalui perairan strategis Batam. Kargo yang diperkirakan bernilai miliaran dolar tersebut bahkan diduga mengandung material radioaktif dan komoditas yang dilarang untuk diekspor dari Indonesia.
Operasi penindakan dilakukan oleh Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) terhadap kapal TB Capricorn 106 dan TK Capricorn 92.210 yang dicurigai melakukan aktivitas ilegal di salah satu jalur pelayaran tersibuk di Asia Tenggara.
Berdasarkan keterangan resmi TNI AL yang dirilis Rabu (10/6/2026), operasi bermula pada 16 Mei 2026 ketika KRI Kujang-642 yang berada di bawah Komando Keamanan Laut Armada I (Guskamla Koarmada I) mendeteksi pergerakan mencurigakan kedua kapal tersebut di perairan Batam.
Saat pemeriksaan dilakukan, petugas menemukan puluhan kontainer yang diduga berisi Unsur Tanah Langka (Rare Earth Elements/REE). Mineral strategis ini menjadi komponen penting dalam industri kendaraan listrik, energi terbarukan, semikonduktor, elektronik berteknologi tinggi hingga sistem pertahanan modern.
Tidak hanya itu, hasil pemeriksaan awal juga mengindikasikan adanya kandungan radioaktif pada sebagian muatan. Temuan tersebut membuat sejumlah instansi pemerintah dilibatkan untuk melakukan investigasi lanjutan dan pengujian laboratorium.
“Muatan tersebut diduga berisi komoditas yang dilarang diekspor berdasarkan peraturan Indonesia dan diduga diangkut secara ilegal,” demikian pernyataan resmi TNI AL.
Rare earth atau unsur tanah jarang saat ini menjadi salah satu komoditas paling strategis di dunia. Permintaan global terhadap mineral ini terus meningkat seiring berkembangnya industri kendaraan listrik, teknologi energi bersih, dan kebutuhan manufaktur perangkat elektronik canggih.
Pemerintah Indonesia menduga pengiriman tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta aturan pembatasan ekspor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 yang telah diperbarui melalui Permendag Nomor 6 Tahun 2026.
Selain dugaan pelanggaran ekspor, aparat juga menyelidiki kemungkinan pelanggaran hukum pelayaran dan maritim Indonesia. Kapal yang terlibat diduga tidak memenuhi sejumlah ketentuan yang berlaku, termasuk regulasi terbaru yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.
Saat ini, nilai pasti kargo, komposisi muatan, serta potensi unsur pidana masih menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Pemeriksaan dilakukan secara bersama oleh TNI AL dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.
TNI AL menyebut keberhasilan pengungkapan kasus ini sebagai langkah penting dalam menjaga sumber daya strategis nasional sekaligus memperkuat keamanan maritim Indonesia. Seluruh proses pencegatan, pemeriksaan, hingga penahanan kapal disebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum nasional dan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982.
Kasus ini juga menyoroti meningkatnya ancaman perdagangan ilegal mineral kritis di tengah persaingan global untuk menguasai pasokan bahan baku yang menjadi fondasi industri teknologi, transisi energi bersih, dan keamanan nasional berbagai negara. (Nto)