Indonesiainside.id – Banjir yang kembali melanda Jakarta menjadi sorotan tajam dari Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera. Ia menilai bahwa krisis banjir yang merendam rumah warga hingga setinggi 2,7 meter itu bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan potret dari kegagalan struktural dalam tata kelola perkotaan.
“Kolaborasi pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah banjir Jakarta. Tentunya, tanpa kolaborasi tutup lubang gali lubang,” tegas Mardani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/7).
Politisi Fraksi PKS itu menyayangkan lambannya penanganan banjir yang menyebabkan ratusan warga harus mengungsi. Menurutnya, hujan ekstrem yang mengguyur Jakarta pada 5–6 Juli lalu justru memperlihatkan betapa rapuhnya sistem infrastruktur kota dalam menghadapi tekanan alam yang sebenarnya bisa diprediksi.
“Setiap kali curah hujan tinggi disertai pasang air laut, Jakarta lumpuh. Ini bukan lagi sekadar bencana musiman, tapi cermin dari problem struktural, ketahanan infrastruktur drainase, pengelolaan sungai, dan perencanaan tata ruang yang belum menjawab tantangan perkotaan modern,” jelasnya.
Mardani mendesak Pemprov DKI Jakarta menyusun skema penanganan banjir yang lebih akurat dan responsif. Ia juga menekankan pentingnya penyediaan fasilitas pengungsian yang layak dan bantuan yang cepat bagi warga terdampak.
Tak hanya menyasar Jakarta, ia mengingatkan pentingnya sinergi antara Pemprov DKI dengan pemerintah daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Menurutnya, ketika Jakarta lumpuh, efek domino langsung dirasakan oleh kawasan sekitarnya.
“Jika Jakarta lumpuh kan juga akan berdampak ke berbagai daerah penyangga. Karena banyak warga Bodetabek yang kerja di Jakarta,” ujar Mardani.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor yang menyeluruh, terutama terkait infrastruktur pengendali banjir seperti bendung, pintu air, dan kanal utama.
“Fungsi bendung, pintu air, dan kanal-kanal utama seperti di Katulampa, Karet, Pesanggrahan, hingga Pasar Ikan, tidak boleh hanya menjadi indikator status siaga. Tapi harus dikoneksikan dengan sistem mitigasi cepat, terpadu, dan berbasis data real-time. Pintu air dan pos pantau sudah canggih, tapi jika tidak didukung oleh respons lapangan yang cepat, peringatan dini bisa kehilangan maknanya,” paparnya.
Untuk mengakhiri siklus tahunan ini, Mardani mendorong pemerintah menyusun road map jangka panjang dan menggunakan pola anggaran multiyears yang transparan dan tepat sasaran.
“Petanya harus jelas, solusinya harus teruji, anggarannya harus jelas pembagian bebannya. Mesti pake pola anggaran multiyears,” sebutnya.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada tampilan dan konektivitas, tapi harus mengutamakan daya tahan terhadap bencana iklim dan krisis lingkungan yang makin nyata di kota besar seperti Jakarta.
“Banjir tidak bisa kita anggap sebagai nasib. Ini soal pilihan kebijakan, kualitas eksekusi, dan keberpihakan pada keselamatan warga. Setiap tahun kita diingatkan oleh air bah, dan setiap tahun pula kita dituntut untuk berbenah. Sekali lagi harus ada perbaikan yang komprehensif,” pungkasnya.